Ratusan buruh migran dari tiga negara Asia Tenggara yang bekerja di Taiwan menggelar aksi massa di depan gedung perwakilan Vietnam, Filipina, dan Kantor Perekonomian dan Perdagangan Indonesia Taipei (IETO Taipei) di Taiwan, Minggu (3/11/ 2019).
Demonstrasi buruh migran yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pekerja Internasional Taiwan (TIWA), Jaringan Pemberdayaan Migran (MENT), Forum Komunikasi Pekerja Migran Indonesia di Taiwan (FKPMIT) dan beberapa organisasi lainnya, menuntut pemerintah untuk mengikutsertakan pekerja rumah tangga (PRT). ) dalam UU. ketenagakerjaan, menghapuskan sistem keagenan swasta dan segera memberlakukan sistem government-to-government (G to G).
Protes yang dimulai pada pukul 11.00 itu mendesak Kementerian Tenaga Kerja untuk segera menghapus sistem perantara, untuk mencegah eksploitasi berbahaya terhadap pekerja migran yang ditagih berlebihan, dimonopoli oleh pasar tenaga kerja dan mempersulit pekerja untuk mengakses informasi, dan sangat rentan terhadap penipuan dan intimidasi.
Seperti dilansir Taiwannews Komisaris TIWA, Betty Chen mengatakan bahwa peluang kerja bagi pekerja migran sekarang dimonopoli oleh agen swasta, bahkan layanan ketenagakerjaan resmi juga menjadi tempat untuk memonopoli pekerja migran.
Menurut laporan tersebut, ada perbedaan antara biaya yang dibebankan kepada pekerja migran dari berbagai negara dan untuk berbagai jenis pekerjaan. Pemerintah Indonesia menetapkan batasan biaya yang dikenakan oleh industri antara 13,5 juta hingga 18 juta rupiah yang tidak dapat dibayar tunai, tetapi harus dibayar dengan pinjaman.
Para pengunjuk rasa mengatakan pemerintah, agen dan pekerja migran menyadari bahwa selain membayar biaya agen resmi, pekerja migran juga harus membayar lagi “biaya agen ilegal”, biaya saat ini sekitar 45 juta rupiah. Dimana pihak agensi tidak akan memberikan bukti pembayaran kepada pekerja migran, yang mengakibatkan pekerja migran tidak mampu dan tidak ada jalan untuk mengadu.
Salah satu peserta aksi, Fajar, ketua Komunitas Ganas SPA, meski aksi unjuk rasa yang menyuarakan sebagian besar permasalahan buruh migran di Taiwan itu tidak mendapat tanggapan dari perwakilan negara, ia berharap perbaikan kondisi para migran pekerja dari pelanggaran oleh agen akan segera terwujud, karena ketidakjelasan kebijakan program. Direct Hiring dan juga sistem perpanjangan kontrak tanpa harus mudik, serta perlindungan nyata dari pemerintah terhadap PMI di Taiwan.
Selain menyuarakan tuntutan mereka dengan orasi dan nyanyian, mereka juga melakukan pertunjukan teater sebagai simbol perlawanan, terhadap sistem pemerintahan saat ini yang belum sepenuhnya berpihak pada kaum buruh. Tindak lanjut akan dilakukan pada 8 Desember.
