Menurut Taiwan News, menurut laporan yang dirilis DGBAS pada Sabtu (1/5), jumlah pekerja migran di Taiwan meningkat 3,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Tiga negara teratas yang warganya saat ini bekerja di Taiwan secara berurutan adalah Indonesia 271.000 (38,4 persen), Vietnam 221.000 (31,4 persen), dan Filipina 154.000 (21,8 persen). Dari segi jenis kelamin, perempuan merupakan mayoritas, dengan 385.000 pekerja perempuan (54,6 persen), sedangkan pekerja laki-laki hanya 321.000 (45,4 persen).

Untuk pekerjaan, 447.000 (63,3 persen) bekerja di bidang manufaktur, konstruksi, dan pertanian. Lebih dari 70 persen pekerja di sektor ini adalah laki-laki dan 76,2 persen berusia di bawah 35 tahun.

Sektor terbesar berikutnya adalah perawatan dan jasa rumah tangga, dengan jumlah 259.144 (36,7 persen) pekerja. Dari kelompok ini, 99,3 persen adalah wanita yang 50 persennya berusia antara 35 dan 44 tahun.

Sedangkan kota dengan pekerja migran terbanyak di bidang manufaktur, konstruksi, dan pertanian adalah Taoyuan (91.000), Taichung (78.000), dan New Taipei City (56.000). Kota-kota dengan pekerja migran terbanyak yang terlibat dalam perawatan dan layanan rumah tangga adalah Taipei dengan 44.000 dan New Taipei City dengan 43.000.

The post Jumlah PMI di Taiwan Tertinggi Dibandingkan Tenaga Kerja Migran Dari Negara Lain first appeared on Postal Migrant.

Dilansir Taiwan News, Ho Pei-Chen, wakil kepala Departemen Devisa bank sentral Taiwan mengatakan, peningkatan remitansi seiring dengan peningkatan jumlah pekerja migran. Dalam 11 bulan pertama tahun 2018, pekerja migran mengirim lebih dari US$2,8 miliar keluar dari Taiwan.

Ho Pei-Chen juga mengatakan bahwa berdasarkan statistik yang disusun oleh Kementerian Tenaga Kerja (MOL), pekerja migran setiap bulannya mengirim hampir setengah dari total pendapatannya, yaitu US$ 300.

“MOL memperkirakan pekerja rumah tangga di Taiwan memperoleh rata-rata US$ 647 per bulan dan pekerja di sektor industri memperoleh rata-rata US$ 902 per bulan, kata Ho seperti dikutip Taiwan News.

Angka tersebut, menurut Ho, menunjukkan bahwa para pekerja migran tertarik untuk bekerja di Taiwan, terutama yang berasal dari negara-negara Asia Tenggara, karena mereka mampu memperoleh gaji yang lebih baik di Taiwan daripada di negara asalnya.

Jumlah pekerja migran di Taiwan terus bertambah sejak Taiwan pertama kali mengizinkan mereka memasuki wilayahnya untuk memenuhi kekurangan tenaga kerja pada tahun 1993. Menurut statistik MOL, jumlahnya meningkat dari 480.400 orang pada November 2013 menjadi 545.000 orang setahun kemudian dan 586.000 orang dua tahun kemudian. , sebelum melampaui level 600.000 pada Juni 2016. Pada akhir tahun 2017 jumlah pekerja migran di Taiwan mencapai 676.100 dan jumlah ini meningkat menjadi 703.162 pada akhir Oktober 2018.

The post Remitansi Pekerja Migran Taiwan Mencapai Lebih Dari US$ 3 Miliar first appeared on Postal Migrant.

Dilansir dari Taiwan News, dalam konferensi pers pada Senin sore, Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan dan Ketua CECC Chen Shih-chung (陳) mengumumkan bahwa di tengah lonjakan parah kasus virus corona di Indonesia dan untuk mengurangi kemungkinan masuknya PMI yang terinfeksi ke dalam wilayahnya. Dalam beberapa minggu mendatang, pihak berwenang Taiwan akan melarang semua PMI memasuki Taiwan hingga 18 Desember, pada saat itu akan ditentukan apakah pihak berwenang melonggarkan atau memperketat pembatasan perjalanan negara itu.

Menurut Kementerian Tenaga Kerja (MOL), sejak 17 Maret tahun ini, semua pekerja migran yang tiba di Taiwan harus menjalani karantina selama 14 hari. Sejak itu, 7.279 pekerja migran Indonesia telah masuk ke Indonesia, termasuk 5.437 untuk kesejahteraan sosial dan 1.842 untuk posisi industri.

Karena ditemukannya kasus virus corona yang dikonfirmasi di antara PMI yang baru tiba di Taiwan dalam beberapa pekan terakhir, Chuang mengumumkan pada 20 November bahwa semua pekerja migran Indonesia yang telah memasuki negara itu sejak tanggal tersebut dan seterusnya, harus menjalani karantina di pusat karantina resmi. untuk memastikan pencegahan epidemi. Selain itu, operasi delapan agen tenaga kerja Indonesia telah dihentikan di Taiwan untuk memperkuat kontrol perbatasan.

Menurut statistik MOL, jumlah mingguan rata-rata PMI yang memasuki Taiwan pada bulan November adalah 677. Penangguhan dua minggu ini diharapkan dapat mengurangi jumlah PMI yang tiba di negara tersebut sebesar 1.350. Jika penilaian lanjutan menentukan bahwa pekerja migran Indonesia dapat diizinkan masuk ke negara tersebut, jumlahnya akan berkurang setengahnya, dan itu berarti maksimal 339 pekerja Indonesia yang tiba di Taiwan per minggu.

Karena PMI tidak akan bisa masuk, majikan yang membutuhkan pekerja dapat menghubungi agen layanan tenaga kerja lokal untuk merekrut PMI yang sudah ada di Taiwan atau pekerja migran dari negara lain. Penyandang disabilitas yang membutuhkan perawatan dapat menghubungi hotline perawatan jangka panjang “1966” atau berkonsultasi dengan pusat manajemen perawatan jangka panjang setempat. Untuk prosedur aplikasi yang relevan, pemerintah merekomendasikan menelepon MOL di 02-8995-6000.

The post Taiwan Melarang PMI Memasuki Wilayahnya Mulai 4 Desember first appeared on Postal Migrant.

Menurut HKFP, anggota parlemen di Taiwan telah mengesahkan undang-undang yang memungkinkan pasangan sesama jenis untuk membentuk “ikatan permanen eksklusif” dan klausul lain yang memungkinkan mereka untuk mengajukan “pendaftaran pernikahan” dengan lembaga pemerintah.

Keputusan DPR itu diambil berdasarkan hasil voting yang berlangsung pada Hari Internasional Menentang Homofobia, Transfobia, dan Bifobia. Itu adalah kemenangan besar bagi komunitas LGBT di Taiwan setelah bertahun-tahun berkampanye untuk kesetaraan hak perkawinan dan menempatkan Taiwan di garis depan gerakan hak-hak gay yang berkembang di Asia.

Dalam beberapa bulan terakhir, kelompok-kelompok yang menentang pernikahan sesama jenis telah dimobilisasi untuk menyingkirkan undang-undang referensi tentang pernikahan, alih-alih mengajukan argumen yang berlawanan yang menawarkan sesuatu yang lebih dekat dengan ikatan sesama jenis yang terbatas.

Kelompok hak asasi manusia memuji pemungutan suara Jumat yang menghasilkan keputusan izin untuk mengajukan “pendaftaran pernikahan” – yang dikenal sebagai Klausul Empat – membawa komunitas mereka lebih dekat ke paritas dengan pasangan heteroseksual. “Bagian dari Klausul Empat memastikan bahwa dua orang berjenis kelamin sama dapat mendaftarkan pernikahan mereka pada 24 Mei dan memastikan bahwa Taiwan menjadi negara pertama di Asia yang melegalkan pernikahan sesama jenis dan berhasil membuka lembaran baru dalam sejarah,” kata Aliansi Taiwan. juru bicara. Mempromosikan Hak Kemitraan Sipil seperti dikutip HKFP, Jumat (17/5/2019).

Dua tahun lalu pengadilan tinggi memutuskan bahwa Taiwan tidak mengizinkan pasangan sesama jenis menikah dan menganggapnya sebagai pelanggaran konstitusi, hakim memberi waktu kepada pemerintah hingga 24 Mei 2019 untuk melakukan perubahan atau melihat kesetaraan pernikahan secara otomatis ditegakkan.

Bagian penting lain dari undang-undang baru ini masih diperdebatkan, termasuk ketentuan apa, jika ada, yang akan diadopsi oleh pasangan sesama jenis. Apapun hasilnya, undang-undang tidak akan menyamakan pasangan heteroseksual karena versi paling progresif pun hanya menawarkan adopsi biologis.

Kelompok hak gay sebelumnya telah mengindikasikan bahwa mereka bersedia menerima kompromi, selama undang-undang baru mengakui konsep pernikahan, karena dengan demikian mereka akan dapat melawan hukum dalam hal surrogacy dan adopsi.

“Di Taiwan pernikahan sah jika didaftarkan, jadi mengizinkan pencatatan pernikahan tidak diragukan lagi sama dengan mengakui pernikahan itu sendiri,” kata Victoria Hsu, pengacara hak gay, Jumat (17/5/2019).

Dalam dekade terakhir, Taiwan tampaknya telah menjadi salah satu masyarakat paling progresif di Asia dalam hal hak-hak gay dan mengadakan parade kebanggaan gay tahunan terbesar.

Namun, nyatanya Taiwan masih menjadi tempat sebagian besar penduduknya menolak LGBT, terutama di pedesaan. Kelompok gay dan komunitas agama didukung oleh serangkaian kemenangan referendum pada November 2018, di mana para pemilih secara komprehensif menolak mendefinisikan pernikahan sebagai sesuatu selain penyatuan antara pria dan wanita.

Dalam sebuah posting Facebook, Presiden Tsai Ing-wen mengatakan dia menyadari masalah itu telah membagi warganya menjadi dua. Tsai sebelumnya menyatakan dukungan untuk pernikahan gay tetapi kemudian merevisi pernyataannya setelah keputusan pengadilan, karena khawatir akan reaksi dari pemilihnya.

Pada saat pemungutan suara, ribuan pendukung hak gay berkumpul di luar gedung parlemen untuk memilih, meskipun hujan deras.

“Kami hanyalah sekelompok orang yang ingin hidup baik di negeri ini dan saling mencintai,” kata aktivis gay Cindy Su dalam sambutannya.

Penentang pernikahan LGBT marah karena mengadakan pemungutan suara di parlemen dan mengatakan dimasukkannya klausul “pendaftaran pernikahan” mengabaikan referendum.

Tseng Hsien-ying, dari Koalisi untuk Kebahagiaan Generasi Kita Berikutnya, mengatakan kepada media lokal bahwa pemungutan suara itu “menginjak-injak harapan rakyat Taiwan bahwa pernikahan dan keluarga dibentuk oleh seorang pria dan seorang wanita, seorang suami dan seorang istri. “.

Saat ini Australia dan Selandia Baru adalah satu-satunya tempat di kawasan Asia-Pasifik yang telah mengesahkan undang-undang pernikahan gay. Sementara Taiwan adalah tempat pertama di Asia yang melakukannya.

The post Taiwan Menjadi Negara Pertama di Asia yang Mengizinkan Pernikahan Sesama Jenis first appeared on Postal Migrant.

Dilaporkan oleh RTHK, CHP pada hari Jumat mengatakan dua kasus baru telah dikonfirmasi di Hong Kong, sehingga jumlah total kasus yang dikonfirmasi dari virus pernapasan yang berpotensi fatal menjadi 12. Kedua pasien baru tersebut dinyatakan dalam kondisi stabil.

Kasus pertama adalah seorang wanita berusia 37 tahun, yang tinggal di perkebunan The Coronation di Yau Ma Tei yang merupakan putri dari pasangan lansia dari Wuhan, yang dipastikan memiliki virus pada hari Rabu. Wanita itu menderita batuk pada hari Selasa dan dikirim ke Rumah Sakit Queen Elizabeth pada hari Kamis, di mana dia kemudian diisolasi. Sampel pernapasannya dinyatakan positif virus corona baru.

Seorang juru bicara CHP mengatakan pihaknya segera menyelidiki dan melacak kontak pasien tersebut. Dikatakan pasien sebelumnya tinggal di Hotel W di Tsim Sha Tsui bersama orang tuanya dari 22 hingga 28 Januari dan mengunjungi Hotel Ritz-Carlton dan Four Seasons bersama mereka.

Wanita itu kemudian kembali ke rumah setelah menemani orang tuanya ke Rumah Sakit Queen Mary pada hari Rabu. Penyelidikan awal mengungkapkan bahwa pasien tidak mengunjungi pasar basah atau pasar makanan laut, juga tidak pernah terpapar hewan liar atau unggas selama masa inkubasi.

Kasus kedua melibatkan seorang pria berusia 75 tahun yang tinggal di Hong Mei House, Cheung Hong Estate di Tsing Yi. Pria itu mengalami batuk dan sesak napas pada 22 Januari dan dirawat di Rumah Sakit Princess Margaret dua hari kemudian. Sampel pernapasannya dinyatakan positif virus corona pada hari Kamis.

Pria itu, yang saat ini diisolasi di Rumah Sakit Princess Margaret, sebelumnya mengunjungi Shunde di Guangdong antara 30 Desember hingga 7 Januari dan mencari perawatan di sebuah klinik di sana. Dia melakukan perjalanan sehari ke Makau dari 10 hingga 14 Januari. Sementara itu, istri, putri, dan putranya yang tidak menunjukkan gejala sakit akan dipindahkan ke kamp di MacLehose untuk dikarantina.

CHP mengatakan akan melaporkan kasus tersebut ke Organisasi Kesehatan Dunia, Komisi Kesehatan Nasional, Komisi Kesehatan Provinsi Guangdong dan otoritas kesehatan Makau.

Selain itu, CHP juga mengatakan telah menerima verifikasi kasus yang dikonfirmasi pada hari Minggu oleh otoritas kesehatan Taiwan dan mencatat bahwa pasien tersebut menggunakan penerbangan China Southern Airlines CZ3097 dari Guangzhou ke Taipei Sabtu lalu. Seorang penduduk Hong Kong pada penerbangan yang sama dianggap sebagai kontak dekat dengan pasien.

CHP mengatakan karantina akan diatur untuk kontak dekat sementara pengawasan medis akan diatur untuk kontak lain.

The post Korban Virus Corona di Hong Kong Meningkat Jadi 12 Orang first appeared on Postal Migrant.

Banding ini berlaku mulai Jumat (15/11/2019) hingga waktu yang belum ditentukan. Teto tidak akan lagi mengakui laporan pemeriksaan kesehatan kedua klinik bagi warga negara yang ingin mengajukan visa ke Taiwan.

“Karena berdasarkan Teto ada beberapa hal yang perlu dikoreksi oleh Ultra Medica, makanya mulai tanggal 15 akan dihentikan untuk pemeriksaan kesehatan atau medical check dengan tujuan Taiwan,” ujar Kepala Disnaker Kabupaten Ponorogo. Bedianto saat ditemui detikcom di kantornya, Jalan Budi Utomo, Kamis (31/10/2019).

Ibed sapaan akrabnya menambahkan, hingga saat ini baru ada satu klinik Ultra Medica di Ponorogo yang melayani pemeriksaan kesehatan bagi para TKI dengan tujuan negara Taiwan.

“Saat ini masih dalam proses, jika mungkin pemerintah memiliki klinik untuk pemeriksaan kesehatan bagi PMI selain swasta. Namun kami masih mendalami apakah diperbolehkan atau tidak,” jelasnya.

Pemerintah Kabupaten Ponorogo mengaku menerima hasil keputusan Teto sambil mencari jalan keluar agar masalah ini cepat terselesaikan. Dan para pekerja migran tidak lagi kesulitan menemukan klinik yang diizinkan Teto.

“Tapi sekarang kalau ada yang mau cek kesehatan di Ultra Medica masih bisa, batasnya sampai 15 November setelah itu, kita belum tahu kapan diperbolehkan kembali,” imbuhnya.

Menurutnya, isu pekerja migran yang dipulangkan dari Taiwan karena sakit tidak benar. Pasalnya, sebelum diizinkan bekerja di Taiwan, TKI harus melewati serangkaian tes ketat, terutama masalah kesehatan.

“Ulta Medica harus update medical check up menurut Teto agar tidak timbul masalah di kemudian hari,” pungkasnya.

The post 2 Klinik Ini Dilarang Mengeluarkan Hasil Pemeriksaan TKI ke Taiwan first appeared on Postal Migrant.

Menurut CECC, PMI ilegal bekerja untuk sebuah keluarga yang pekerjaan utamanya adalah merawat lansia berusia 80 tahun. Pada Minggu, 23 Februari 2020, ia didiagnosa mengidap Covid-19. Sebelumnya, pada 11-16 Februari, ia sempat merawat lansia yang sakit di rumah sakit.

Saat dinyatakan positif Covid-19, PMI ini sempat kabur hingga akhirnya ditemukan kembali pada Senin (24/2). Selanjutnya, tim kesehatan melakukan serangkaian tes ulang dan dia diisolasi di sebuah rumah sakit di Taiwan utara. PMI sempat mengeluh karena tenggorokannya tidak nyaman sebelum dinyatakan terinfeksi virus Corona.

Sementara itu, Faisal Soh, salah satu aktivis pekerja migran di Taiwan, mengatakan melalui blog pribadinya bahwa dia mencari siapa saja yang pernah bertemu dengan PMI, untuk meminimalkan penularan.

“Yang kemarin lihat Mbak saya bilang diduga Corona, hari ini hasil tesnya sudah terbukti positif. Saya cari orang yang ketemu dari tanggal 10 ke atas,” kata Faisal di blog pribadinya, Rabu (26/2/2020)

Di Taiwan sendiri hingga saat ini memiliki satu kasus kematian terkait Covid-19. Hingga 26 Februari, ada 80.967 kasus Covid-19 di seluruh dunia, dengan jumlah kematian mencapai 2.763 orang.

The post PMI di Taiwan Positif COVID-19 first appeared on Postal Migrant.

Dikutip dari Focus Taiwan, video di YouTube yang diunggah pada Jumat (3/7) memperlihatkan pengemudi yang bermarga Chao (趙), turun dari Bus rute 97 Tenggara untuk memeriksa aroma tiga pekerja migran yang menunggu di halte Youshi Interchange. -Anda 9 di Taman Industri Yu Shi dan hanya mengizinkan dua pekerja migran untuk naik bus.

Video itu menunjukkan Chao menolak salah satu pekerja migran untuk naik bus dan tangannya memberi isyarat agar pekerja migran itu pergi.

Kemudian di perhentian lain, video menunjukkan pengemudi tidak mengadopsi “kriteria bau” yang sama untuk penumpang yang terlihat (lokal) Taiwan.

Menjelang akhir video, pengemudi terlihat secara verbal melecehkan pekerja migran lain, berteriak padanya untuk turun dari bus karena terlalu banyak memakai parfum.

“Keluar! Kamu terlalu banyak memakai parfum!” Chao berteriak dalam video yang diunggah di YouTube.

Huang Yu-yao (黃), manajer Southeast Bus, mengatakan setelah diberitahu tentang masalah ini oleh agen perantara pekerja migran, penyelidikan menemukan bahwa Chao alergi terhadap parfum dan memiliki reaksi alergi pada kulit.

Namun, itu bukan alasan yang dapat dibenarkan untuk pelanggaran berat berupa melecehkan dan menolak penumpang di bus yang telah dilakukannya.

Sopir bus itu baru bertugas sekitar dua bulan dan sebagian besar melayani rute antara Sekolah Menengah Nasional Yuanli dan Bandara Taichung melalui Yu Shi Industrial Park.

Huang mengatakan bahwa pengemudi harus memberi tahu perusahaan bus jika mereka memiliki masalah alergi.

Menurut Huang, saat ini pengemudi masih melayani rute yang sama, tetapi telah diminta oleh perusahaan untuk selalu menggunakan masker dan membuka jendela samping pengemudi untuk menghirup udara segar.

Jika Chao terus mengalami reaksi alergi, maka Chao akan ditanya apakah dia ingin pindah ke rute bus lain.

Chen Wen-cheng (陳文政), wakil kepala Kantor Sistem Transportasi Umum dan Transit Cepat kota, mengatakan Bus Tenggara telah didenda NT$5.000 (US$170) karena pengemudi menolak penumpang untuk naik ke bus.

Kamera keamanan yang dipasang di bus juga akan ditinjau untuk mencari pelanggaran terkait lainnya.

The post Perusahaan Bus Taiwan Denda NT$ 5000 karena Menolak Layanan kepada Pekerja Migran yang Memakai Parfum first appeared on Postal Migrant.

Menurut Taiwan News, Tsai bertemu dengan Komunitas Muslim setempat yang telah kembali dari ziarah ke Mekah tahun ini dan menyadari bahwa Islam adalah salah satu agama paling berpengaruh di dunia. Tsai memuji nilai-nilai perdamaian dan keadilan yang dianut oleh agama terbesar kedua di dunia itu.

Menurut Tsai, Taiwan sedang bekerja untuk menjadi masyarakat yang ramah Muslim di bidang pariwisata, perdagangan, budaya, dan banyak lagi. Dia mengatakan kepada kelompok itu bahwa pertukaran yang berkembang antara Muslim Taiwan dan non-Muslim telah ditempatkan di atas agenda pemerintahannya.

Misalnya, dia mengatakan Taiwan telah mendorong pembentukan fasilitas dan layanan bersertifikat halal. Setidaknya 200 restoran telah lulus persyaratan halal, dan ibu kota Taiwan meluncurkan mesin penjual otomatis pertama di pulau itu yang menjual makanan halal awal bulan ini.

Langkah-langkah lain yang bertujuan untuk membuat warga Muslim atau pengunjung “merasa seperti di rumah sendiri” termasuk mempromosikan rumah sakit halal dan mendirikan musala di bandara, stasiun kereta api dan tempat-tempat wisata seperti Museum Istana Nasional.

Menurut Tsai, upaya pemerintah telah mendapat pengakuan internasional. Sebuah survei yang dirilis oleh Mastercard-Crescent Rating Global Muslim Travel Index 2019 mencatat Taiwan sebagai negara ketiga yang paling ramah Muslim di luar Organisasi Kerjasama Islam.

The post Presiden Tsai Puji Islam dan Ingin Jadikan Taiwan Muslim ‘Rumah Kedua’ first appeared on Postal Migrant.

Dilansir dari Focus Taiwan, larangan masuk sementara tersebut merupakan bagian dari langkah preventif terbaru pemerintah terhadap penyebaran COVID-19 di wilayahnya yang diumumkan pada konferensi pers Taiwan Epidemic Command Center (CECC).

Menurut Kementerian Tenaga Kerja (MOL) mulai Kamis (19/3), pekerja migran di Taiwan yang ingin bepergian ke luar negeri tidak lagi diberikan izin masuk kembali oleh Badan Imigrasi Nasional (NIA). Larangan itu akan dicabut setelah epidemi COVID-19 mereda, kata MOL dalam sebuah pernyataan.

Pekerja migran yang saat ini berada di luar negeri tetapi memiliki izin masuk kembali akan diizinkan untuk kembali, tetapi mereka harus melakukan karantina sendiri selama 14 hari jika mereka berasal dari negara yang berada dalam peringatan perjalanan Level 3 CECC.

Hingga saat ini, CECC telah mengeluarkan peringatan perjalanan Level 3 untuk 99 negara dan wilayah, termasuk Indonesia, Filipina, Vietnam, dan Thailand.

Juru bicara MOL mengatakan bahwa bagi pekerja migran yang harus melakukan perjalanan ke negara asal mereka selama wabah COVID-19 ini, majikan mereka akan dapat mengajukan permohonan masuk kembali setelah epidemi mereda.

“Dalam hal pekerja migran yang telah memesan perjalanan ke negara asalnya, MOL akan memberikan kompensasi atas biaya penjadwalan ulang atau pembatalan yang dikeluarkan,” kata juru bicara MOL Lin, dikutip dari Focus Taiwan.

Selain larangan masuk sementara, Lin juga mengumumkan langkah-langkah lain terkait pekerja migran di Taiwan, yang menurutnya semuanya bertujuan untuk mencegah penyebaran COVID-19.

Misalnya, majikan akan memiliki opsi untuk dapat memperpanjang kontrak kerja selama tiga bulan, jika pekerja migran akan mencapai batas legal tinggal di Taiwan dalam tiga bulan ke depan.

Saat ini, hukuman penjara maksimum untuk pelanggaran izin tinggal adalah 14 tahun untuk pekerja rumah tangga, dan 12 tahun untuk semua kategori pekerja migran lainnya.

Lin mengatakan MOL juga mendorong majikan untuk memperbarui kontrak pekerja migran yang ada di Taiwan, alih-alih membawa pekerja baru dari negara-negara yang disepakati.

Dia mengatakan jika pekerja migran bepergian dari negara-negara di bawah peringatan perjalanan Level 3, majikan harus menyerahkan formulir terlebih dahulu ke kementerian tenaga kerja, merinci di mana pekerja akan dikarantina selama 14 hari yang diperlukan dan bagaimana mereka akan diangkut ke sana.

Menurut Lin, jika pemberi kerja atau pemberi kerja tidak memberikan informasi tersebut kepada Kementerian Tenaga Kerja, maka akan berakibat pada larangan masuknya pekerjanya ke Taiwan.

Kementerian tenaga kerja juga telah mengamanatkan bahwa pekerja migran akan diizinkan memasuki Taiwan hanya di Bandara Internasional Taoyuan atau Bandara Internasional Kaohsiung, di mana mereka harus melapor ke Stasiun Layanan Tenaga Kerja Asing MOL dan masing-masing akan diberikan enam masker bedah.

Menurut data MOL, rata-rata 624 pekerja migran memasuki Taiwan setiap hari, 73 persen di antaranya adalah pekerja baru.

Sementara itu, Wakil Menteri Tenaga Kerja Liu Shih-hao (劉士豪) mengatakan pada Selasa (17/3) lalu bahwa pengusaha di Taiwan memiliki hak untuk melarang pekerjanya meninggalkan negara tersebut selama merebaknya pandemi COVID-19.

Menurut Liu, di bawah kontrak kerja mereka, pekerja dan majikan memiliki kewajiban satu sama lain, yang dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban primer dan sekunder. Bagi pengusaha, kewajiban utama mereka kepada pekerja adalah membayar upah mereka, sedangkan kewajiban sekunder mereka termasuk memastikan keselamatan tempat kerja dan mencegah kecelakaan.

Kewajiban utama karyawan adalah menyediakan tenaga kerja, sedangkan kewajiban sekunder mereka termasuk tidak melakukan perilaku yang dapat membahayakan operasi majikan mereka. Larangan perjalanan pada karyawan dapat dikenakan di bawah ketentuan kewajiban sekunder di kedua sisi, kata Liu.

Wajib karantina juga berlaku untuk turis asing yang tiba di Taiwan dari 99 negara dan wilayah, termasuk seluruh Asia dan Eropa, sekarang mereka diharuskan melakukan karantina sendiri selama 14 hari, karena menurut Liu, ini adalah kewajiban sekunder yang harus dibayar oleh semua kedatangan. perhatian untuk.

The post Pekerja Migran yang Meninggalkan Taiwan Tidak Akan Diizinkan Masuk Kembali first appeared on Postal Migrant.