by

JBMI Kecam Pemerintah Hong Kong dan Mengkritisi Pemerintah Indonesia Atas Kebijakan yang Diskriminatif Terhadap PRT Migran

Jaringan Buruh Migran Indonesia di Hong Kong (JBMI), sebuah aliansi yang menyatukan organisasi-organisasi massa buruh migran yang memperjuangkan perlindungan sejati, melalui press release peringatan Hari Buruh Sedunia, mengecam 2 kebijakan terbaru pemerintah Hong Kong.

Dua kebijakan baru tersebut adalah

  1. Mewajibkan seluruh PRT migran untuk mengikuti test COVID-19 sebelum 9 Mei 2021 dan bagi yang ketahuan tidak mengikuti test sebelum waktu yang ditentukan, maka bisa dikenakan denda.
  2. Mewajibkan PRT migran yang memperpanjang kontrak kerja untuk mengikuti vaksin COVID-19 dan jika menolak maka visa kerja tidak akan disahkan.

JBMI menilai kebijakan tersebut diskriminatif dan merendahkan karena khusus diberlakukan bagi PRT migran dan bukan penduduk lain/seluruh penduduk di Hong Kong. Selain itu, ketika wabah menyerang tempat-tempat lain seperti fitness centre, restoran dan lainnya bahkan menginfeksi banyak orang, pemerintah tidak mewajibkan semua orang yang menjadi bagian dari tempat atau sektor tersebut untuk wajib test dan vaksin.

Selain mengecam kebijakan baru Pemerintah Hong Kong yang dinilai akan memicu sentimen negatif yang lebih besar lagi dan mengintensifkan serangan-serangan terhadap PRT migran. JBMI juga mengkritisi sikap pasif KJRI Hong Kong ketika menyaksikan warga negaranya terancam keamanan dan keselamatannya.

“Hingga sekarang, KJRI Hong Kong tidak melakukan upaya-upaya yang memadai untuk membela pekerja migran dan hanya “menghormati” aturan Pemerintah Hong Kong,” tulis JBMI dalam release-nya.

Maka dari itu, pada peringatan Hari Buruh Sedunia, JBMI menyerukan 7 tuntutan kepada Hong Kong dan pemerintah Indonesia untuk menghentikan segala bentuk diskriminasi dan memperbaiki kondisi kerja PRT migran.

Tujuh tuntutan tersebut adalah:

  1. Mencabut aturan wajib test dan vaksin COVID-19.
  2. Menghentikan deportasi halus terhadap PRT migran yang mengalami pemutusan kerja dan mengijinkan untuk langsung bekerja tanpa harus keluar Hong Kong.
  3. Menghentikan “singling out” terhadap PRT migran di dalam pernyataan-pernyataan resmi Pemerintah Hong Kong
  4. Memberi bantuan baik keuangan, masker dan sanitizer.
  5. Menetapkan standar jam kerja/istirahat, standar akomodasi layak dan makanan bernutrisi.
  6. Mencabut biaya-biaya yang tidak diperlukan dari komponen biaya penempatan dan menjamin hak Pekerja Migran untuk menuntut ganti rugi dengan mudah, transparan dan adil.
  7. Mencabut aturan yang memaksa PRT masuk ke PPTKIS dan memberlakukan kontrak mandiri bagi seluruh PRT migran.

News Feed