by

The Price Of Justice, Cerita Kelam PRT Migran untuk Menuntut Keadilan

Puluhan penonton hadir untuk menyaksikan dan mendiskusikan film dokumenter berjudul “The Price of Justice” di Wang Gungwu Lecture Hall, HK University pada hari Minggu (18/4). Film dokumenter ini berkisah tentang cerita kelam para pekerja rumah tangga (PRT) migran di Hong Kong untuk menuntut dan mencari keadilan.

Film yang diproduksi Rights Exposure bekerjasama dengan Federasi Serikat Pekerja Rumah Tangga Asia (FADWU) dan dukungan the International Labour Organisation’s ‘Fair Recruitment’ programme and Oxfam Hong Kong tersebut diambil dengan mengikuti empat PRT migran asal Filipina saat mereka sedang mencari atau mengakses keadilan untuk mendapatkan ganti rugi dari mantan majikannya di Hong Kong hingga pulang ke kampung halamannya.

Film berdurasi 55 menit yang berbahasa Inggris dan Tagalog ini mengungkapkan tentang tantangan apa saja yang dihadapi pekerja rumah tangga (PRT) migran dalam mengajukan kasus terhadap mantan majikan karena pemecatan yang salah atau tidak sesuai prosedur hukum yang sering dikaitkan dengan penyakit jangka panjang atau kehamilan, gaji yang tidak dibayar, dan penganiayaan fisik.

Dalam dokumentari tersebut diperlihatkan bagaimana masing-masing perempuan dalam tokoh cerita harus menjalani birokrasi pemerintah yang sangat kompleks, menghabiskan waktu berjam-jam duduk di ruang tunggu dan menghadapi proses sidang pengadilan yang membuat frustrasi dan seringkali memakan waktu berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun.

Menurut data yang ada, ribuan PRT migran memilih menyerah dan pulang dengan tangan kosong, terpaksa harus menerima kompensasi jauh lebih sedikit daripada yang harus mereka terima, atau tidak pernah mengajukan tuntutan atas kasusnya sama sekali. Banyak dari PRT migran yang sudah mengajukan kasus pun berada dalam ketidakpastian, mesti tinggal di tempat penampungan amal dan tidak diijinkan bekerja selama menunggu penyelesaian kasus pengadilan yang berlarut-larut.

Menurut FADWU, para PRT migran sedikit yang mendapatkan apa yang menjadi hak mereka karena penekanan pemerintah pada ‘konsiliasi’. Para majikan juga menyadari, bahwa semakin lama proses berlangsung akan semakin besar kemungkinan pekerja untuk menyerah, dan menawarkan jumlah yang lebih rendah dalam upaya untuk membuat mereka menerima apa adanya daripada harus menghadapi proses yang lebih panjang serta rumit.

News Feed