by

POLRI: Jakarta Rawan Konflik Pemilu

Polri mengungkapkan bahwa, setelah dimulainya kampanye terbuka pada 24 Maret 2019, indeks potensi kerawanan pemilu di tingkat kabupaten/kota saat ini berubah.

“Ada perubahan yang dinamis karena tahapan pemilu menuju hari pemilihan dan memasuki kampanye terbuka. Pihak kepolisian terus memetakan, profiling, dan identifikasi,” tutur Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (29/3/2019).

Dedi menyatakan, perubahan yang dinamis dalam tahapan pemilu membuat indeks potensi kerawanan di provinsi dan kabupaten/kota juga ikut berubah. Wilayah DKI Jakarta mendominasi indeks kerawanan pemilu berdasarkan dimensi yang menjadi tolok ukur Polri.

Tolok ukur tersebut di antara lain: dimensi penyelenggaraan, kontestasi capres-cawapres, kontestasi caleg, partisipasi masyarakat, dan gangguan kamtibnas.

Sebelum kampanye terbuka, wilayah Papua mendominasi 10 besar tingkat kerawanan Pemilu 2019.

“Kalau sebelum kampanye terbuka, ranking satunya adalah Maluku Utara, Papua, NTT, Gorontalo, dan Papua Barat. Di Jakarta skor indeks kerawananannya masih di kategori potensi cukup rawan,” ujar dia.

Saat ini, kabupaten/kota yang rawan konflik pemilu di antaranya: Tangerang Selatan, Sigi (Sulawesi Tengah), Jakarta Utara, Banggai (Sulawesi Tengah), Donggala, Jakarta Barat, Mentawai (Sumatera Barat), Tanah Datar (Sumatera Barat), Jakarta Timur, dan satu kabupaten/kota di Yogyakarta.

“Sekarang di tingkat kabupaten/kota yang rawan konflik pemilu itu didominasi di wilayah Jakarta. Kalau yang kemarin sebelum memasuki kampanye terbuka, 10 besar didominasi Papua,” kata Dedi.

Menjelang pemilu,Polri akan kembali mendata perubahan-perubahan pemetaan kabupaten/kota dan provinsi yang rawan konflik.

Hal itu akan membantu Polri dalam mendistribusikan pasukan keamanan yang dibutuhkan setiap Polda.

News Feed