by

Empat Caleg Dapil Jakarta II Debat Soal Hukuman Mati PMI

Empat caleg DPR RI Dapil Luar Negeri menegaskan menolak hukuman mati sebagai bagian dari perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Penolakan tersebut dilontarkan dalam sebuah acara dialog di Conclave Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (27/3/2019).

Keempat caleg tersebut adalah Tsamara Amany (caleg PSI), Nuraini (caleh PDIP), Christina Aryani (caleg Golkar), Arief Patramijaya (caleg Hanura) dan Dian Islamiati Fatwa (caleg PAN).

Arief Patramijaya dari Hanura mengaku menolak hukuman mati sejak dulu. Ia menilai ada kerawanan penyalahgunaan wewenang hakim.

“Sekalipun pengadilan, betul kita punya hakim yang baik? Betul di negara luar hakimnya hebat? Ia bisa menyalahgunakan kekuasaan. Maka dari itu hukuman mati sampai sekarang saya dorong, saya tolak hukuman mati,” jelasnya. Dikutip dari detiknews.com.

Demikian juga Tsamara. Caleg milenial dari PSI itu mengaku sempat menyetujui hukuman mati. Namun melihat sistem peradilan yang dinilai masih bobrok, Ketua DPP PSI itu mengubah keputusan.

“Hukuman mati tidak menyelesaikan persoalan. Korupsi dan narkoba tidak akan habis dengan hukuman mati. Kalau mau selesaikan persoalan narkoba dan korupsi kita benahi sistemnya, bukan hukum mati orang,” tutur Tsamara.

Menurut Tsamara, perubahan aturan tentang hukuman mati di Tanah Air juga perlu dilakukan. Sebab, itu berimbas buruk ketika pemerintah ingin menyelamatkan TKI yang juga divonis hukuman mati.

“Akhirnya menjadi malapetaka kalau kita mau menyelamatkan WNI yang di luar yang dihukum mati kita tidak boleh, kita mulai dari diri sendiri. Kita revisi hukuman kita dan kita katakan bahwa kita mengikuti standar HAM,” terangnya.

Begitu pula dengan caleg dari PDIP, Nuraini. Ia mengaku mendukung revisi penerapan hukuman mati di Indonesia. Ia mengklaim akan mengadvokasi TKI yang terancam hukuman mati .

“Walau banyak kasus hukuman mati itu dialami teman-teman buruh migran yang rentan perlindungan di sana. Artinya kita sudah tahu bahwa ancaman itu sering kali tidak fair. Dan sering kali diskriminatif. Jadi sering kali pekerja buruh migran kita pada posisi yang marginal. Jadi bercermin bahwa proses hukum Indonesia seperti apa itu PR kemudian agenda kita semua merevisi tahap per tahap,” papar Nuraini. 

Berbeda dengan ketiga caleg. Caleg dari Golkar, Christina menilai hukuman mati masih perlu diberlakukan. Ia lalu mencontohkan kasus perkosaan terhadap anak di bawah umur. 

“Saya bukan orang yang menyatakan hukuman mati itu gimana-gimana ya. Ada kalanya perlu ditetapkan. Contoh ketika seseorang memperkosa anak kecil yang begitu amat biadab. Apakah hukuman mati bisa dikoreksi? Saya lebih menyoroti jangan sampai ada lagi situasi ini terjadi lagi,” ujar Christina. 

Pernyataan keempat caleg tersebut berawal dari pertanyaan terkait komitmen perlindungan TKI yang terancam hukuman mati. Dan mereka adalah caleg Dapil Jakarta II yang pemilihnya adalah WNI (Warga Negara Indonesia) di luar negeri. Selain luar negeri, Dapil Jakarta II juga meliputi Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan.

News Feed