by

Pemerintah Indonesia Menunda Penghapusan Biaya Penempatan PMI Sampai Bulan Juli

Kepala badan pelindungan pekerja migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani telah mengumumkan, pemerintah akan menunda perubahan kebijakan penghapusan biaya penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sampai 15 Juli mendatang, dan mengatakan akan siap mundur dari jabatan jika gagal menerapkan kebijakan tersebut, Sabtu (16/1/2021).

Dalam sebuah konferensi pers yang dilakukan secara virtual dari Jakarta pada Jumat (15/1), Benny mengatakan bahwa seharusnya Peraturan BP2MI Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan PMI akan mulai efektif berlaku pada 15 Januari 2021, setelah melewati enam bulan masa transisi sejak ditandatangani 25 Agustus 2020 lalu, dan kini memperpanjang masa transisi dari implementasi aturan pembebasan biaya penempatan PMI selama enam bulan lagi.

“Namun, melihat kesiapan pemerintah daerah dan calon pemberi kerja di negara-negara tujuan penempatan, kami putuskan untuk memperpanjang masa transisi selama enam bulan ke depan hingga 15 Juli 2021,” ujar Benny dilansir dari Antara.

Benny menjelaskan dalam masa transisi pertama, BP2MI telah melakukan berbagai langkah persiapan implementasi seperti melakukan pertemuan dengan Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri. Selain itu, telah dilakukan juga sosialisasi dengan perwakilan Indonesia di negara penempatan seperti Malaysia, Singapura dan Hongkong. BP2MI juga telah menyusun petunjuk pelaksanaan pembebasan biaya itu yang melibatkan berbagai pihak baik pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Pertemuan bilateral juga telah dilakukan dengan perwakilan dan negara dan wilayah penempatan para tenaga kerja bersama asosiasi agensi dan pemberi kerja serta komunitas PMI. Mekanisme proses pelayanan penempatan melalui SISKO-P2MI juga telah dilakukan penyesuaian dan telah disusun indikasi nominal biaya penempatan per negara tujuan, untuk membantu calon pemberi kerja mengetahui perkiraan biayanya.

Benny menjelaskan, melihat fakta di lapangan di rasa belum siapnya pemerintah daerah untuk menjalankan pendidikan, dan pelatihan kerja bagi calon PMI dan ketiadaan anggaran yang disediakan, maka diputuskan untuk memperpanjang selama enam bulan masa transisi implementasi tersebut. Dia juga menegaskan, dalam enam bulan ke depan akan melakukan berbagai langkah untuk pemberlakuan aturan tersebut, seperti melakukan sosialisasi dengan pemerintah daerah kantong asal CPMI dan berdialog dengan otoritas wilayah dan negara tujuan penempatan.

Jika tidak bisa mengimplementasikannya bahkan setelah masa transisi kedua, Benny mengatakan siap mundur dari jabatannya sebagai Kepala BP2MI sebagai bentuk pertanggungjawaban.

“Jika pada akhirnya Perban ini tidak bisa berjalan dengan berbagai fakta di lapangan hingga 15 Juli 2021, maka saya telah siap untuk mengambil sikap mundur dari jabatan sebagai Kepala BP2MI. Karena Setiap pemimpin harus berani mengambil alih tanggung jawab apapun bentuknya, sekalipun kesalahan bukan dilakukan oleh dirinya,” tegas Benny.

News Feed