by

Program Baru BPJS Ketenagakerjaan Dalam Omnibuslaw Rugikan Pekerja

Setelah Pra-Kerja, Pemerintah akan mengeluarkan program baru yakni Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Program yang diklaim bisa melindungi pekerja korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), termasuk juga BPJS Ketenagakerjaan yang diatur dalam UU Omnibuslaw Cipta Kerja ini merugikan pekerja, Kamis (15/10/2020).

“Jika terjadi PHK ada manfaat berupa peningkatan kompetensi atau up-skilling, serta diberi akses untuk pekerjaan baru,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dikutip dari CNN.com

JKP diklaim mempunyai 3 manfaat berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Untuk tahap awal, sumber pendanaan JKP berasal dari kantong pemerintah. Selanjutnya, sumber iuran JKP akan mengandalkan rekomposisi iuran program jaminan sosial dan dana operasional BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar program baru pemerintah tersebut tidak memiliki kejelasan.

“Saya bilang JKP ini tidak jelas iurannya dari mana, sementara pengusaha ngotot tidak mau menambah iuran, tapi mengenai rekomposisi silakan. Jadi, pengusaha hanya parkir ulang, diambil dari sebelah dimasukkan ke JKP, hanya mengubah parkirannya,” jelas Timboel Siregar.

Ia juga menuturkan sekilas JKP memang memberikan segudang manfaat bagi korban PHK. Namun, sebetulnya JKP justru berasal dari pekerja dan buruh dan ditujukan untuk pekerja dan buruh sendiri. Beberapa program pendanaan sebelum-sebelumnya misalnya, berasal dari iuran peserta sendiri.

Porsi pemerintah, seperti disebutkan dalam UU Cipta Kerja, tidak banyak hanya modal di awal saja.

“Jadi yang dirugikan ya buruh, JKP ini jadi oleh buruh untuk buruh,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (13/10/20).

BPJS Ketenagakerjaan sendiri saat ini menjalankan 4 program jaminan sosial, yakni, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), jaminan hari tua (JHT), dan jaminan pensiun (JP). Dan besaran iuran masing-masing yakni:

JKK, pada rentang 0,24 persen-1,74 persen dari gaji bergantung pada risiko kerja.

JKM sama rata 0,3 persen dari gaji. Kedua iuran itu dibayarkan oleh pengusaha.

JHT sebesar 5,7 persen dari gaji di mana sebesar 3,7 persen ditanggung pemberi kerja dan 2 persen dari pekerja.

JP, pengusaha membayar 2 persen dan pekerja 1 persen, sehingga total iurannya 3 persen dari gaji.

Jadi, secara total pemberi kerja membayar 10,24 persen sampai 11,74 persen untuk membayar jaminan sosial per bulan. Semenatar JKP, nantinya BPJS Ketenagakerjaan tidak akan menarik iuran baru, tapi melakukan rekomposisi iuran dari 4 program tersebut.

Comment

News Feed