by

Lima Juta Buruh akan Mogok Nasional untuk Menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja

Aksi penolakan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Sekitar 5 juta buruh dari berbagai perusahaan yang tersebar di 25 provinsi dan 300 Kabupaten/Kota akan turun ke jalan dan melakukan aksi mogok kerja nasional, Rabu (30/9/2020).

Dikutip dari detikcom, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Said Iqbal mengatakan mogok nasional ini akan dilakukan saat sidang paripurna di DPR RI dan akan berlangsung selama tiga hari berturut-turut dari tanggal 6 Oktober sampai 8 Oktober 2020.


“Dalam mogok nasional nanti, kami akan menghentikan proses produksi. Di mana para buruh akan keluar dari lokasi produksi dan berkumpul di lokasi yang ditentukan masing-masing serikat pekerja di tingkat perusahaan,” ujar Said Iqbal, Senin (28/9/2020).


Said Iqbal menjelaskan alasan mengapa para buruh harus menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja bahwa, RUU tersebut lebih menguntungkan pengusaha daripada kaum buruh. Dia mencontohkan seperti dibebaskannya penggunaan buruh kontrak dan outsourcing di semua jenis pekerjaan dan tanpa batasan waktu, dihilangkannya Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK), hingga pengurangan nilai pesangon.


“Sejak awal kami meminta agar pelindungan minimal kaum buruh yang ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jangan dikurangi. Tetapi faktanya omnibus law mengurangi hak-hak buruh yang ada di dalam undang-undang eksisting,” kata Said.


Said Iqbal memastikan seruan mogok nasional ini akan diikuti oleh hampir semua serikat pekerja di Indonesia. Bahkan tidak menutup kemungkinan buruh yang tidak berserikat pun akan ikut melakukan pemogokan.


“Selain dari buruh, berbagai elemen juga siap untuk melakukan aksi bersama untuk menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja adalah mahasiswa, petani, nelayan, masyarakat sipil, masyarakat adat, penggiat lingkungan hidup, penggiat HAM, dan lain-lain,” ungkapnya.


Sebelum mogok nasional, para buruh juga berencana melakukan aksi unjuk rasa setiap hari yang direncanakan mulai 29 September-8 Oktober 2020. Mereka juga akan melakukan aksi nasional serentak di seluruh Indonesia yang direncanakan tanggal 1 Oktober dan 8 Oktober.


Buruh yang terlibat meliputi beberapa sektor industri. Seperti kimia, energi, pertambangan, tekstil, garmen, sepatu, otomotif dan komponen, elektronik dan komponen, industri besi dan baja, farmasi dan kesehatan, percetakan dan penerbitan, industri pariwisata, industri semen, telekomunikasi, pekerja transportasi, pekerja pelabuhan, logistik, perbankan, dan lain-lain.


Sasaran aksi buruh di Jakarta adalah Istana Negara, Kantor Menko Perekonomian, Kantor Menteri Ketenagakerjaan, dan DPR RI. Sedangkan di daerah, akan dipusatkan di kantor Gubernur atau DPRD setempat. Oleh sebab itu, Iqbal meminta kepada DPR RI agar RUU Omnibus Law Cipta Kerja tidak disahkan saat sidang paripurna pada 8 Oktober mendatang.

News Feed