by

Eni Lestari: Biaya Penempatan Seharusnya Menjadi Tanggungan Pemerintah, Bukan Majikan

Ketua International Migrants Alliance Eni Lestari mengaku kecewa atas sikap pemerintah terkait penghapusan biaya penempatan bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) Migran yang dibebankan ke majikan, karena seharusnya biaya tersebut dibebankan ke pemerintah, Rabu (30/9/2020).

Kepada Migran Pos Eni Lestari menuturkan, ada hal yang lebih penting yang harus dilakukan terkait biaya penempatan, yaitu memberikan skema yang jelas kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang sedang menuntut overcharging (biaya berlebih) ke PJTKI.

“Saya sendiri kecewa kenapa pemerintah lebih sibuk menurunkan biaya, tapi di sisi lain tidak meyakinkan PMI korban biaya berlebih untuk bisa menuntut uangnya kembali,” kata Eni, Selasa (29/9/2020).

Eni juga menjelaskan bahwa biaya penempatan seharusnya ditanggung oleh pemerintah, bukan majikan. Karena hal ini akan membuat majikan panik dan tidak bahagia. Hal ini juga akan berpengaruh pada sikap majikan kepada pekerja rumah tangganya.

Di sisi lain, kondisi majikan saat ini berada di posisi yang berat akibat adanya pandemi Covid-19.

Seperti diketahui bahwa Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) telah menerbitkan Peraturan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Dengan disahkannya peraturan tersebut, PMI akan terbebas dari beban biaya penempatan antara lain: biaya tiket keberangkatan dan kepulangan, legalisasi perjanjian kerja, sertifikat kompetensi kerja, jasa perusahaan, penggantian paspor, surat keterangan catatan kepolisian, jaminan sosial PMI, dan biaya pemeriksaan kesehatan serta psikologi di dalam negeri.

Sementara itu pemerintah Hong Kong, dalam hal ini Departemen Ketenagakerjaan Hong Kong sudah melakukan pertemuan dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) untuk menanyakan perihal kenaikan biaya penempatan tersebut dan rincian biaya apa saja yang mesti ditanggung para calon majikan di Hong Kong.

News Feed