by

Departemen Tenaga Kerja Hong Kong ‘Prihatin’ Atas Tambahan Biaya untuk Pengambilan PRT Asal Indonesia yang Dibebankan Kepada Majikan

Menanggapi pemberitaan tentang peraturan baru soal penghapusan biaya penempatan pekerja rumah tangga (PRT) migran oleh pemerintah Indonesia, Departemen Ketenagakerjaan Hong Kong melakukan pertemuan dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) untuk menanyakan mengenai kenaikan biaya dan untuk apa saja biaya yang dibebankan kepada para majikan yang akan mengambil PRT asal Indonesia, Selasa (29/9/2020).

Dilaporkan SCMP, otoritas tenaga kerja Hong Kong telah menyampaikan keprihatinannya kepada KJRI tentang biaya tambahan yang mungkin harus ditanggung oleh para majikan yang mengambil PRT migran dari Indonesia menyusul langkah Indonesia untuk memperkuat perlindungan bagi para pekerja migrannya.

Law yang mengaku sangat prihatin, telah mengutus perwakilan dari Departemen Tenaga Kerja untuk bertemu dengan pejabat konsulat pada hari Jumat lalu. Karena pemerintah Hong Kong juga ingin mengetahui apakah biaya pelatihan pada akhirnya juga akan ditanggung oleh pemberi kerja atau majikan, jika pengaturan baru tidak dilakukan dengan benar.

Melalui komunikasi aktif dengan KJRI, Law mengatakan pihaknya ingin memastikan bahwa biaya yang dibayarkan majikan untuk mempekerjakan PRT asal Indonesia tidak akan naik secara dramatis, dan juga tidak akan ada “efek buruk” pada PRT Indonesia yang datang ke Hong Kong.

Menteri Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Kota, Dr Law Chi-kwong, menulis di laman resminya pada hari Minggu (27/9) bahwa pemerintah Indonesia baru-baru ini telah memutuskan untuk membatalkan biaya penempatan yang sebelumnya harus dibayar oleh PRT Migran asal Indonesia untuk bekerja di luar negeri. Peraturan tersebut akan efektif mulai Januari tahun depan.

Law juga mengutip pernyataan dari kementerian ketenagakerjaan Indonesia, bahwa tujuan kebijakan baru tersebut agar para PMI yang berangkat ke luar negeri tidak terhutang dan harus membayar bunga yang sangat tinggi. Namun tentunya hal itu juga menimbulkan kekhawatiran di antara pemberi kerja dan agen tenaga kerja di negara penempatan. Karena menurut peraturan baru, biaya yang tidak lagi harus dibayar oleh PMI di antaranya adalah biaya untuk mendapatkan paspor dan sertifikat yang menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki catatan kriminal di Indonesia.

Menurut Law, mulai Januari, biaya yang dihapus pemerintah Indonesia harus dibayar oleh pemberi kerja atau majikan. Tetapi biaya pelatihan yang saat ini dikenakan kepada para PRT Migran akan ditanggung oleh pemerintah Indonesia.

Law juga mengutip tanggapan dari hasil pertemuan dengan perwakilan KJRI yang mengatakan bahwa pihak KJRI sedang meminta dan menunggu rincian aturan baru tersebut dari Jakarta.

Sementara itu kepada SCMP, Cheung Kit-man, ketua Asosiasi Agen Tenaga Kerja Hong Kong mengatakan bahwa setiap majikan saat ini harus membayar total antara HK$ 11.000 dan HK$ 14.000 untuk mempekerjakan seorang PRT asal Indonesia. Sedangkan para PRT sendiri masing-masing harus membayar sekitar HK$ 11.000. Di bawah aturan baru, bagaimanapun, para PRT tersebut tidak perlu membayar apapun, sehingga menurut perkiraan sementara setiap majikan harus membayar biaya tambahan sekitar HK$ 4.000 lebih untuk setiap pengambilan seorang PRT dari Indonesia.

Menurut Cheung jumlah HK$ 11.000 tersebut sebenarnya sama dengan yang dibayarkan majikan yang mengambil PRT asal Filipina yang kemungkinan kedepannya juga akan memerlukan biaya tambahan sebesar HK$4.000. Karena pemerintah Filipina juga telah mempertimbangkan untuk meminta para majikan membayar biaya pelatihan sehingga para pekerja asal negaranya tidak perlu menanggung biaya tersebut.

Menyoal tentang biaya akomodasi, Cheung mengatakan biaya tersebut adalah biaya yang harus ditanggung oleh pemberi kerja untuk mengatur agar orang Indonesia yang tinggal di daerah terpencil dapat menginap satu atau dua malam di penginapan sebelum mereka tiba di Jakarta untuk penerbangan ke Hong Kong.

“Indonesia adalah negara besar. Mungkin dibutuhkan waktu lebih dari satu hari bagi para pekerja tersebut untuk tiba di bandara dari rumah mereka,” kata Cheung seperti dikutip SCMP, Minggu (27/9/2020).

Hingga pertengahan 2019, di Hong Kong terdapat sekitar 400.000 PRT migran, yang sebagian besar berasal dari Filipina dan Indonesia dengan upah minimum bulanan sebesar HK$ 4,520. Namun Menteri Kesejahteraan Sosial mengatakan jumlah tersebut turun menjadi sekitar 370.000 baru-baru ini, sebagian karena kemerosotan tingkat ekonomi dan makin sedikit orang yang mempekerjakan pekerja rumah tangga.

News Feed