by

PRT Migran di Lebanon Menjadi Tunawisma Setelah Ditinggalkan Majikannya

Ratusan pekerja rumah tangga (PRT) migran dari beberapa negara yang merantau ke Lebanon ditelantarkan oleh majikannya, di tengah krisis ekonomi yang kian memburuk sejak akhir tahun 2019. Menurut Lembaga Hak Asasi Manusia Human Rights Watch (HRW) pemerintah Lebanon tidak berbuat banyak, untuk membantu PRT migran meminta pertanggungjawaban majikan mereka, atau sekedar melindungi hak-hak dasar para pekerja migran, Rabu (16/9/2020.)

Dilansir dari laman HRW, situasi PRT migran makin terpuruk dan sebagian besar menjadi tunawisma atau gelandangan, setelah terjadi ledakan di pelabuhan yang menghancurkan Beirut. Karena PRT migran di Lebanon memiliki sedikit atau bahkan tidak ada perlindungan hukumnya, pekerja migran mulai meminta kedutaan mereka untuk memfasilitasi pemulangan mereka ke kampung halaman.

Dikarenakan biaya tiket pesawat terus meningkat tajam, serta pengaduan yang tidak ditanggapi oleh pejabat negara yang bertugas dikedutaan, dan tuduhan kekerasan fisik yang dilakukan oleh beberapa pejabat kedutaan, membuat banyak pekerja migran kebingungan. Sebelum ledakan di Beirut terjadi, banyak PRT migran terlantar dan tingal di jalanan atau di tempat penampungan sementara, mereka hanya dapat mengandalkan organisasi lokal untuk bertahan hidup.

Menurut HRW, setelah terjadinya ledakan tersebut PRT migran banyak yang kehilangan paspor, uang, dan harta benda lainya. Ledakan tersebut telah menghancurkan akomodasi bersama dan tempat penampungan sementara para PRT migran. Selain itu, banyak yang melaporkan mengalami diskriminasi dalam menerima bantuan, termasuk akses ke tempat penampungan yang layak.

Pekerja migran dari Kenya, Gambia, dan Ethiopia meningkatkan seruan mereka untuk repatriasi, yang diperkuat oleh organisasi lokal. Mereka mengatakan bahwa mereka dibungkam oleh pemerintah dan otoritas Lebanon. Sebuah organisasi nonpemerintah (NGO) lokal telah membantu membayar penerbangan pulang untuk 38 pekerja migran Gambia. Organisasi Internasional untuk Migrasi International Organization for Migration (IOM) membantu 13 pekerja Nigeria yang dipulangkan antara Mei dan Agustus.

Pada 4 September lalu, Lamia Yammine Douaihy, Menteri Tenaga Kerja Lebanon mengumumkan peraturan kontrak kerja baru untuk PRT migran. Meskipun pengumuman tersebut merupakan langkah penting, namun tidak menghapus sistem kafala (sponsor visa) yang kejam serta mengikat status hukum pekerja dengan majikan mereka, dan yang membuat banyak migran terlantar di Lebanon sejak awal. Menurut HRW masih belum jelas bagaimana kontrak baru akan diluncurkan atau diberlakukan.

Menteri Tenaga Kerja harus menunjukkan keseriusannya tentang hak-hak PRT migran dengan membantu pekerja yang ditelantarkan oleh majikan mereka. Pihak berwenang Lebanon harus memastikan pekerja migran memiliki makanan dan tempat tinggal, dan meminta pertanggungjawaban majikan yang kasar. Selain itu, pemerintah Lebanon, negara asal, dan lembaga kemanusiaan internasional harus memastikan bahwa para pekerja yang ingin pulang dapat melakukannya.

News Feed