by

Ditolak Kaum Buruh, Omnibus Law Ditargetkan Selesai Sebelum 17 Agustus

Sekretaris Kemenko Perekonomian bersama Panitia Kerja Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Panja Baleg DPR) mengejar pembahasan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) atau RUU Cipta Kerja, yang ditargetkan akan rampung sebelum 17 Agustus 2020, Kamis (6/8/2020)

Dalam konferensi pers secara virtual, 
Susiwijono Moegiarso, selaku Seketaris Kemenko Perekonomian mengatakan, pihaknya sudah membahas lima bab beserta tiga perizinan usaha dari total 15 bab yang ada di RUU Omnibus Law.

“Tiga perizinan berusaha ini hampir 50 persen dari substansi,” kata Susiwijono, dilansir dari CNNIndonesia.com, Kamis (6/8/2020).

Susiwijono juga menyatakan bahwa pihaknya sudah membahas RUU ini
lebih dari 10 kali di Panja Baleg.

Sedangkan mengenai
bab ketenagakerjaan, Susiwijono menuturkan bahwa pembahasannya sudah dilakukan secara tripatrit dengan melibatkan serikat pekerja.

Sementara itu, sejak RUU ini mencuat ke publik sudah mendapat penolakan dari berbagai pihak, terutama dari kaum buruh. 

Rencananya, pada 14 Agustus 2020, sejumlah kelompok buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) akan menggelar aksi untuk menolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.
Aksi akan digelar di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Sekjen Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Damar Panca dalam konfrensi pers virtual menuturkan aksi 14 Agustus akan diikuti kurang lebih 10.000 anggota GEBRAK dari berbagai element.

“Kita lakukan aksi tanggal 14 Agustus sebelum pidato Presiden. Jumlah organisasi ada 10.000 anggota GEBRAK tergabung baik itu buruh, petani, nelayan, mahasiswa dan tidak hanya di Jakarta,” kata Damar seperti dikutip dari Kompas.com, Kamis (6/8/2020).

News Feed