by

Facebook Tangguhkan Permintaan Data Pengguna Oleh Pemerintah Hong Kong

Facebook dan layanan pesannya WhatsApp mengatakan pada hari Senin (6/7/2020), bahwa mereka menangguhkan pemrosesan permintaan dari pemerintah Hong Kong dan otoritas penegak hukum soal informasi tentang pengguna kedua aplikasi tersebut.

Dilaporkan RTHK yang mengutip AFP, juru bicara perusahaan Facebook mengatakan penangguhan itu akan berlangsung untuk “menunggu penilaian lebih lanjut” dari undang-undang keamanan nasional baru yang diberlakukan di Hong Kong oleh China, dan akan mencakup “uji tuntas hak asasi manusia formal dan konsultasi dengan para ahli hak asasi manusia”.

“Kami percaya kebebasan berekspresi adalah hak asasi manusia yang mendasar dan mendukung hak orang untuk mengekspresikan diri tanpa takut akan keselamatan mereka atau dampak lainnya,” kata jurubicara FB.

Beijing mulai pekan lalu memberlakukan hukum keamanannya yang luas untuk Hong Kong, melarang tindakan subversi, pemisahan diri, terorisme, dan kolusi dengan pasukan asing.

Undang-undang tersebut telah mengirimkan gelombang ketakutan ke seluruh wilayah, telah mengkriminalisasi perbedaan pendapat seperti seruan untuk kemerdekaan atau otonomi.

Kelompok hak digital ProPrivacy menyebut langkah Facebook sebagai kabar baik.

“Dengan taruhannya begitu tinggi, dan hukumannya sangat berat, adalah berita bagus untuk melihat perusahaan teknologi besar seperti WhatsApp mendorong demokrasi dan kebebasan berekspresi,” kata kelompok tersebut.

Namun pihaknya mencatat langkah itu dapat menyebabkan WhatsApp diblokir di Hong Kong sebagaimana di area China.

News Feed