by

Nasib PRT Indonesia Tanpa Jaring Pengaman Sosial di Tengah Wabah Covid-19

Kebijakan pemerintah dalam upaya penanganan penyebaran virus korona atau Covid-19 di Indonesia, dinilai belum cukup mempertimbangkan nasib ekonomi masyarakat yang tidak memiliki akses atas jaring pengaman sosial. Seperti nasib 4,2 juta pekerja rumah tangga (PRT) yang berisiko kehilangan pendapatan akibat PHK sepihak, dirumahkan dan kemudian gaji dipotong atau tidak dibayar, Kamis (2/4/2020).

Meski program bantuan akan digelontorkan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat bertahan dari krisis Covid-19, PRT adalah salah satu segmen pekerja yang paling berisiko terdampak secara ekonomi, namun tidak bisa menerima kucuran dana tersebut karena rata-rata mereka berasal dari pedesaan, yang hanya mendapatkan gaji di kisaran 20-30% dari upah minimum regional (UMR).

“Semenjak virus korona mewabah di Indonesia, saya sering menerima keluhah dari para PRT yang di PHK tanpa pesangon, dirumahkan sementara tanpa dibayar atau dikenai pemotongan upah, tidak disediakan alat pelindung diri (ADP) dan kenaikan biaya transportasi yang tidak diganti oleh majikan,” kata Lita Anggraini, Koordinator Nasional JALA PRT, kepada Migran Pos.

Menurut Lita, pemerintah perlu memperhatikan perlindungan diri bagi PRT khususnya dari  aspek kesehatan, antara lain APD dan fasilitas kesehatan dan keselamatan kerja (K3).

Selain itu, akses terhadap pelayanan pengobatan tanpa diskriminasi juga perlu dibuka bagi PRT, karena mereka tidak dapat Jaminan Kesehatan Kartu Indonesia Sehat-Penerima Bantuan Iuran (KIS-PBI)  dan  tidak mendapat hak jaminan sosial ketenagakerjaan (jamsostek).

Lita dan komunitas JALA PRT menyebarluaskan informasi yang selektif tentang pandemik Covid-19, tentang pencegahan, pemeriksaan, dan pengobatan. Mereka saling mengupdate situasi kerja dan tempat tinggal masing-masing PRT melalui  grup chatting ataupun media lain, dan mengingatkan mengenai pentingnya komunikasi dengan majikan  untuk saling menjaga kesehatan. Pembekalan informasi hukum bagi PRT yang dirumahkan sementara juga disosialisasikan oleh Lita.

Seorang PRT yang bekerja di daerah Kampung Utan, Ciputat timur, beserta beberapa temannya mengeluhkan dampak virus korona dan kebijakan pemerintah, semakin menambah beban warga perantauan seperti mereka yang menjadi tulang punggung keluarga.

“Pemerintah menyebut akan memberikan subsidi listrik, dan bantuan lainnya. Yang menjadi pertanyaan kami, akankah bantuan ini akan merata, menyeluruh dan tepat sasaran? Karena kami adalah orang perantauan dan bukan penduduk yang beridentitas wilayah Jakarta. Dari bantuan yang sudah-sudah, pemerintahan setempat hanya menyalurkannya kepada warga dengan KTP area situ,” tutur Asri yang berasal dari Ngawi kepada Migran Pos.

Menurut Asri, selama ini alasan pemerintah setempat tidak memberikan bantuan kepada mereka, karena hanya mendapatkan jatah sesuai nama warga yang beridentitas kota tersebut.

Sementara itu, Asri dan teman-temannya juga tidak bisa pulang kampung, karena pemerintah telah memberi imbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan perjalanan mudik, meski mereka telah kehilangan pekerjaannya tanpa mendapatkan uang pesangon.

Pengakuan serupa juga disampaikan oleh Leni yang bekerja menjadi PRT di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Semenjak ada virus korona di Indonesia majikan memintanya untuk membersihkan rumah memakai cairan pemutih dan baycline. Leni juga kehilangan mata pencahariannya dari majikan yang satunya, karena majikannya warga negara asing harus kembali ke negaranya setelah perkembangan virus korona semakin tak terkendali.

News Feed