by

Pekerja Migran yang Meninggalkan Taiwan Tidak Akan Diizinkan Masuk Kembali

Menteri Tenaga Kerja Lin San-quei (林三貴) mengatakan pada hari Selasa (17/3) lalu, bahwa pekerja migran yang tengah melakukan perjalanan ke luar Taiwan, untuk sementara waktu akan dilarang kembali memasuki wilayahnya sampai pandemi virus coronavirus COVID-19 mereda, Jumat (20/3/2020).

Dilansir dari Focus Taiwan, larangan masuk sementara tersebut adalah bagian dari langkah-langkah pencegahan terbaru pemerintah, terhadap penyebaran COVID-19 di wilayahnya yang diumumkan pada konferensi pers Pusat Komando Epidemi Taiwan (CECC).

Menurut Kementerian Tenaga Kerja (MOL) mulai Kamis (19/3) kemaren, pekerja migran di Taiwan yang ingin bepergian ke luar negeri tidak akan lagi diberi izin masuk kembali oleh National Immigration Agency (NIA). Larangan itu akan dicabut begitu epidemi COVID-19 mereda, kata MOL dalam sebuah pernyataan.

Pekerja migran yang saat ini berada di luar negeri namun memiliki izin masuk kembali akan diizinkan untuk kembali, tetapi mereka harus melakukan karantina sendiri selama 14 hari jika mereka berasal dari negara yang berada dalam peringatan perjalanan Tingkat 3 CECC.

Sampai saat ini, CECC telah mengeluarkan travel warning Level 3 untuk 99 negara dan wilayah, termasuk Indonesia, Filipina, Vietnam dan Thailand.

Juru bicara MOL mengatakan, untuk pekerja migran yang harus melakukan perjalanan ke negara asal mereka selama berlangsungnya wabah COVID-19 ini, majikan mereka akan dapat mengajukan permohonan untuk masuk kembali setelah epidemi mereda.

“Dalam kasus pekerja migran yang telah memesan perjalanan ke negara asal mereka, MOL akan memberikan kompensasi kepada mereka atas biaya penjadwalan ulang atau pembatalan yang terjadi,” kata Lin jurubicara bicara MOL yang dikutip dari Focus Taiwan.

Selain larangan masuk sementara, Lin juga mengumumkan langkah-langkah lain mengenai pekerja migran di Taiwan, yang katanya semua bertujuan untuk mencegah penyebaran COVID-19.

Sebagai contoh, majikan akan memiliki opsi untuk dapat memperpanjang kontrak kerja tiga bulan, jika pekerja migran tersebut akan mencapai batas legal untuk tinggal di Taiwan dalam jangka waktu tiga bulan ke depan.

Saat ini, batas hukuman penjara bagi pelanggaran ijin tingal adalah 14 tahun untuk pekerja rumah tangga, dan 12 tahun untuk semua kategori pekerja migran lainnya.

Lin mengatakan, MOL juga mendorong pengusaha untuk memperbarui kontrak pekerja migran yang sudah ada di Taiwan, bukan malah mendatangkan pekerja baru dari negara-negara yang telah disepakati.

Dia mengatakan jika pekerja migran bepergian dari negara-negara di bawah peringatan perjalanan Level 3, majikan harus menyerahkan formulir terlebih dahulu ke kementerian tenaga kerja, merinci di mana pekerja akan dikarantina selama 14 hari yang diperlukan dan bagaimana mereka akan diangkut ke sana.

Menurut Lin, jika pengusaha atau majikan gagal memberikan informasi itu kepada kementerian tenaga kerja, akan mengakibatkan larangan masuk pekerjanya ke wilayah Taiwan.

Kementerian tenaga kerja juga telah mengamanatkan bahwa, pekerja migran akan diizinkan untuk memasuki Taiwan hanya di Bandara Internasional Taoyuan atau Bandara Internasional Kaohsiung, di mana mereka harus melapor ke Stasiun Layanan Pekerja Asing MOL dan masing-masing akan diberikan enam masker bedah.

Menurut data MOL, rata-rata 624 pekerja migran memasuki Taiwan setiap harinya, 73 persen di antaranya adalah pekerja baru.

Sementara itu, Wakil Menteri Tenaga Kerja Liu Shih-hao (劉士豪) mengatakan pada Selasa (17/3) lalu, bahwa pengusaha di Taiwan memiliki hak untuk melarang pekerja mereka untuk meninggalkan negara tersebut selama merebaknya pandemi COVID-19.

Menurut Liu, di bawah kontrak kerja mereka, pekerja dan majikan memiliki kewajiban satu sama lain, yang dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban primer dan sekunder. Bagi majikan, kewajiban utama mereka terhadap pekerja adalah membayar upah mereka, sementara kewajiban sekunder mereka mencakup memastikan keselamatan di tempat kerja dan mencegah kecelakaan.

Kewajiban utama karyawan adalah menyediakan tenaga kerja, sedangkan kewajiban sekunder mereka termasuk tidak terlibat dalam perilaku yang dapat membahayakan operasi majikan mereka. Larangan perjalanan pada karyawan dapat dikenakan berdasarkan ketentuan kewajiban sekunder di kedua sisi, kata Liu.

Wajib karantina juga berlaku kepada para wisatawan mancanegara yang tiba di Taiwan dari 99 negara dan wilayah, termasuk seluruh Asia dan Eropa, sekarang mereka wajib melakukan karantina mandiri selama 14 hari, karena hal tersebut menurut Liu merupakan kewajiban sekunder yang harus diperhatikan semua pendatang.

News Feed