by

Kartu Pra-Kerja Telah Resmi Diluncurkan Pemerintah Pusat

Kartu Pra-Kerja resmi diluncurkan pemerintah yang sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) 36 Tahun 2020, merupakan bantuan biaya pelatihan bagi masyarakat yang mencari pekerjaan maupun tidak, seperti buruh, karyawan, korban PHK, dan lulusan SMA atau SMK yang berusia 18 tahun ke atas, Jumat (20/3/2020).

Untuk pertama kalinya pemerintah  menggandeng unicorn ataupun startup digital, agar penduduk diberbagai wilayah bisa mendapatkan akses tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ketika meluncurkan Kartu Pra Kerja pada hari ini di Jakarta, hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar dapat menjadi stimulus perekonomian di tengah mewabahnya Virus Corona baru atau COVID-19 di Indonesia.

“Peluncuran Kartu Pra-Kerja ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden yaitu beliau meminta agar diluncurkan pagi ini,” jelas Airlangga dikutip dari Antara.

Airlangga mengatakan, prioritas program Kartu Pra-Kerja ini diberikan kepada pencari kerja muda karena terdapat 3,7 juta penduduk berusia 18 hingga 24 tahun yang belum mendapat pekerjaan dari total 7 juta masyarakat menganggur di Indonesia.

“3,7 juta orang usianya 18 sampai 24 tahun yang belum mendapat pekerjaan dengan 64 persen tinggal di perkotaan dan 78 persen berpendidikan SMA ke atas,” tambah Airlangga.

Menurut Airlangga, pemerintah menyadari bahwa 90 persen dari total pencari kerja muda itu tidak pernah mengikuti pelatihan bersertifikat sehingga diharapkan melalui Kartu Pra-Kerja mereka mampu lebih berkompeten, berdaya saing, dan mampu lebih produktif.

“Kartu Pra-Kerja ini untuk pertama kalinya pemerintah menggandeng unicorn ataupun startup digital agar kita bisa melakukan akses kepada masyarakat Indonesia secara lebih luas,” ujar Airlangga.

Pemerintah memberikan pagu atau mengalokasikan  anggaran sekitar Rp3 juta hingga Rp7juta per orang pada program Kartu Pra-Kerja, sehingga peserta dapat memilih jenis pelatihan yang telah tersedia di platform digital tersebut sesuai dengan minat masing-masing.

“Pelatihannya sendiri bisa online dan offline dengan memberikan satu kali kesempatan kepada satu peserta karena itu diharapkan agar masyarakat bisa cermat dalam memilih (jenis pelatihan),” Kata Airlangga.

Pemerintah juga akan memberikan dana sebesar Rp500 ribu per orang yang dibayarkan secara bertahap sebanyak tiga kali untuk biaya transportasi, serta akan ditambah Rp150 ribu jika peserta memberikan evaluasi terkait pelatihan.

“Saat selesai melakukan pelatihan itu diberikan kesempatan untuk mengevaluasi dalam bentuk survei begitu survei dikembalikan mereka akan mendapatkan lagi Rp150 ribu,” kata Airlangga.

Di sisi lain, untuk saat ini pihaknya mendorong pelatihan secara online karena adanya wabah COVID-19 sehingga ia mengimbau kepada penyelenggara kursus pelatihan agar mendaftar sebagai mitra penyedia pelatihan di platform digital.

Adapun mekanisme mendapatkan kartu pra-kerja sebagai berikut:

  1. Mendaftar di situs web yang telah disediakan atau ke lembaga pelatihan yang sudah ditunjuk pemerintah. Sejauh ini situs web yang disiapkan adalah situs web Kementerian Tenaga Kerja.
  2. Mengikuti proses seleksi yang diadakan secara daring dan hasilnya akan diumumkan melalui situs web Kementerian Tenaga Kerja.
  3. Memilih lembaga pelatihan vokasi yang disediakan.
  4. Mengikuti pelatihan yang sudah dipilih sebelumnya.
  5. Mendapatkan sertifikat.
  6. Memberikan rating dan ulasan.
  7. Mengikuti survei kebekerjaan.

News Feed