by

LGBT di Indonesia Wajib Lapor dan Direhabilitasi

Draf Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga menuai banyak kritikan karena dianggap terlalu masuk ke ranah pribadi. Selain mengatur kewajiban istri dan suami, RUU ini juga menyinggung penyimpangan seksual, Jum’at (21/2/2019).

Dilansir dari BBC Indonesia, LGBT dianggap sebagai penyimpangan seksual dan wajib direhabilitasi.
Usulan untuk rehabilitasi bagi LGBT adalah usulan yang “konyol” kata Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, Feri Amsari.

“Masa orang disuruh melapor segala macam, lalu ada rehabilitasi. Itu kan konyol, seolah-olah menjadikan manusia sebagai manusia yang lain,” kata Feri.

Rancangan regulasi itu mengatur pelaku penyimpangan seksual wajib dilaporkan atau melaporkan diri ke badan atau lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk mendapatkan pengobatan atau perawatan yang tertulis dalam Pasal 85-89 RUU Ketahanan Keluarga yang kini sudah masuk dalam Prolegnas 2020.

Pasal 85
Badan yang menangani Ketahanan Keluarga wajib melaksanakan penanganan Krisis Keluarha karena penyimpangan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf f berupa :

a. Rehabilitasi sosial;
b. rehabilitasi psikologis;
c. bimbingan rohani; dan/atau
d. rehabilitasi medis.

Dalam penjelasan Pasal 85 disebutkan jenis-jenis penyimpangan seksual diantara lain :

a. Sadisme adalah cara seseorang untuk mendapatkan kepuasan seksual dengan menghukum atau menyakiti lawan jenisnya.

b. Masochisme kebalikan dari sadisme adalah cara seseorang untuk mndapatkan kepuasaan seksual melalui hukuman atau penyiksaan dari lawan jenisnya.

c. Homosex (pria dengan pria) dan lesbian (wanita dengan wanita) merupakan masalah identitas sosial dimana seseorang mencintai atau menyenangi orang lain yang jenis kelaminnya sama.

d. Incest adalah hubungan seksual yang terjadi antara orang yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah, ke atas, atau menyamping, sepersusuan, hubungan semenda, dan hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang untuk kawin.

Tidak sampai di situ, pihak keluarga juga diwajibkan melaporkan anggota keluarganya yang menjadi pelaku penyimpangan seksual (LGBT dan sejnisnya) kepada lembaga yng berwenang dan nantinya akan ditunjuk untuk menangani masalah ini.

Wajib lapor keluarga ini tertulisbdalam Pasal 86-87.

Pasal 86
“Keluarga yang mengalami Krisis Keluarga karena penyimpangan seksual wajib melaporkan anggota keluarganya kepada badan yang menanganu Ketahanan Keluarga atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan”.

Pasal 87
“Setiap orang dewasa yang mengalami penyimpangan seksual wajib melaporkan diri kepada badan yang menangani Ketahanan Keluarga atau lembaga rehabilitasi untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan”.

Pasal 88-89 yang mengatur lembaga rehabilitasi yang menangani krisis keluarga dan prosedur pelaksanaan wajib lapor.

Pasal 88
“Lembaga rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dan Pasal 87 untuk keluarha yang mengalami krisis keluarga karena penyimpangan seksual siselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang ditunjuk oleh badan yang menangani ketahanan keluarga”.

Pasal 89
“Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor ,rehabilitasi untuk keluarga yang mengalami krisis keluarga diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

RUU Ketahanan Keluarga merupakan usulan dari lima anggota DPR RI yakni Ledia Hanifa & Netty Prasetiyani dari PKS, Sodik Mudjahid dari Gerindra, Ali Taher dari PAN, dan Ensang Maria dari Golkar.

News Feed