by

Larang PRT Migran Keluar Rumah di Hari Libur Adalah Tindakan Diksriminatif

Jaringan Buruh Migran Indonesia di Hong Kong (JBMI HK) dan Badan Koordinasi Migran Asia (AMCB) sebut imbauan agar Pekerja Rumah Tangga (PRT) Migran tetap tinggal di rumah di hari libur adalah imbauan yang tidak adil dan diksriminatif dan tidak akan menyelesaikan masalah wabah virus Corona, Sabtu (1/2/2020).

Melalui siaran media, JBMI HK dan AMCB mempertanyakan sekaligus mengkritisi imbauan Departemen Tenaga Kerja Hong Kong (LD) yang meminta PRT Migran tetap tinggal di rumah pada hari libur mereka dengan alasan untuk menjaga kesehatan dan mengurangi risiko penyebaran Virus Corona.

Dalam dua siaran media yang berbeda, JBMI dan AMCB sama-sama menganggap imbauan LD tersebut selain tidak masuk akal juga tidak adil dan diskriminatif terhadap PRT migran.

“Meskipun PRT migran diiimbau untuk tidak ke luar rumah pada hari liburnya, jika anggota keluarga majikan tetap bisa ke luar rumah, maka mereka yang ke luar rumah kemungkinan masih bisa terjangkit virus Corona. Seperti halnya kondisi yang menimpa PRT Migran Filipina yang saat ini sedang dikarantina karena saudara majikan yang baru datang dari Wuhan terinfeksi virus Corona,” kutipan siaran media JBMI, Jumat (31/1/2020).

JBMI menilai imbauan LD tidak akan produktif bagi kinerja PRT migran yang 6 hari penuh bekerja dengan 10-14 jam per hari. Hari libur adalah satu-satunya waktu DI mana PRT migran bisa beristirahat.

“Jika tidak bisa libur, maka sama artinya dengan tidak beristirahat. Kondisi ini hanya akan menambah tingkat lelah dan stress yang justru membuat PRT migran jatuh sakit,” tulis JBMI.

Selain itu, menurut JBMI imbauan LD bertentangan dengan pengumuman yang dikeluarkan oleh Pusat Perlindungan Kesehatan dan Departemen Kesehatan yakni: “Kecuali jika diarahkan oleh pemerintah, maka izinkan PRT Anda untuk mengambil hari libur mingguan dan libur nasional seperti biasa dan nasehati agar menghindari berkunjung ke tempat-tempat yang ramai atau berventilasi buruk selama masa influenza. Selalu beritahu PRT Anda tentang perkembangan terbaru terkait situasi wabah dan pengumuman apapun yang dibuat oleh pemerintah”.

Merujuk pada pengumuman tersebut, maka seharusnya LD memberi arahan yang benar dan informasi yang memadai yang bisa digunakan oleh PRT dan pekerja-pekerja lainnya. LD seharusnya meyakinkan semua majikan untuk menyediakan alat-alat pencegahan secara gratis seperti masker, vitamin C, Alkohol, dan memberi istirahat yang cukup kepada PRT migran.

Namun, jika majikan tidak mampu menyediakan kebutuhan tersebut, maka pemerintah Hong Kong yang seharusnya menyediakan dan memberikannya kepada masyarakat, termasuk PRT Migran, supaya tidak sampai jatuh sakit.

Lebih lanjut, JBMI menyatakan imbauan LD sebenarnya juga bertentangan dengan peraturan pemerintah Hong Kong sendiri yang menyebutkan bahwa majikan akan dituntut karena melakukan pelanggaran kriminal jika melarang PRT-nya untuk libur.

“Lalu mengapa pemerintah Hong Kong membuat imbauan yang melanggar peraturannya sendiri?” tanya JBMI.

Menurut JBMI, imbauan LD seakan-akan memberi kesan kepada masyarakat bahwa PRT migran adalah calon penyebar virus Corona. Padahal PRT migran yang sudah melayani masyarakat Hong Kong sejak tahun 1980-an adalah orang dewasa yang tahu bagaimana menjaga kesehatannya sendiri dan orang-orang yang dilayaninya. Dengan syarat mereka diberi informasi yang benar dan disediakan alat pencegahan yang diperlukan, mengingat upah PRT migran yang sangat rendah, yang tidak mencukupi untuk membeli alat-alat tersebut.

“Pemerintah Hong Kong juga bisa menggunakan media online dan offline untuk mendidik etnik minoritas di Hong Kong dengan menggunakan bahasa asli mereka. Sebab PRT migran dan etnik minoritas adalah bagian dari tenaga kerja dan komunitas yang memajukan ekonomi Hong Kong. Untuk meyakinkan kesehatan majikan dan masyarakat, maka kesehatan PRT migran dan etnik minoritas juga harus dijaga,” tuntut JBMI.

Dalam siaran medianya, selain menanggapi imbauan LD, JBMI juga menuntut kepada Pemerintah Indonesia melalui KJRI di Hong Kong untuk melakukan segala upaya, termasuk menyediakan alat-alat pencegahan gratis, demi membantu warga negaranya di Hong Kong dan Macau.

Senada dengan JBMI, AMCB mengatakan bukan pertama kalinya PRT migran di Hong Kong menghadapi epidemi.

“Ingat SARS pada tahun 2003? Kami ada di sini, namun kami selamat. PRT migran membutuhkan hari libur dan berbaur dengan komunitas dan teman-temanya, dan mengorganisir kegiatan. Meskipun kami memahami pentingnya menganggap serius virus corona, tapi jangan sampai merugikan hak-hak PRT migran,” ujar Balladares-Pelaez juru bicara AMCB.

News Feed