by

Pemerintah Berharap Kartu Pra-kerja Bisa Memperluas Kesempatan PMI Bekerja di LN

Kartu pra-kerja adalah sebuah kartu bantuan pelatihan vokasi yang akan diberikan kepada pencari kerja, pekerja buruh aktif, dan terkena putus hubungan kerja (PHK) yang membuat peningkatan kompetensi, telah direncanakan akan diluncurkan pada Januari 2020, namun karena masalah implementasi teknis maka peluncurannya diundur hingga Maret 2020.

Menteri Ketanagakerjaan Ida Fauziah mengaku optimistis jika Kartu Prakerja nanti, akan memperluas kesempatan kerja Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Menurut Ida, dengan pemanfaatan Kartu Prakerja yang bertujuan meningkatkan kompetensi PMI, sehingga mereka mampu bersaing memperebutkan lowongan kerja di luar negeri.

“Kemnaker akan bekerja keras di level hulu untuk meningkatkan kompetensi calon pekerja migran. Salah satunya dengan memperbanyak berbagai pelatihan kerja menggunakan skema kartu prakerja,” ujar Ida ketika mengikuti Rapat Koordinasi Atase Ketenagakerjaan dari 12 negara penempatan PMI di Kuala Lumpur Malaysia (13/12).

Acara itu juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kemenaker, Direktur Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, Atnaker Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, Brunei Darussalam, Riyad, Jedah, Qatar, Kuwait, dan lain-lain.

Ida juga menjelaskan tentang UU Perlindungan Pekerja Migran, menurutnya pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri hanya bisa dilakukan jika mereka mempunyai kompetensi. Dengan program Kartu Prakerja, calon PMI akan mendapatkan berbagai macam pelatihan tanpa dipungut biaya karena telah ditanggung pemerintah.

“Dengan skema ini kita bisa memberangkatkan calon PMI yang berkompeten sehingga tidak diremehkan”, kata Ida seperti dikutip dari media pemerintah.

Dalam pertemuan itu, Ida juga mengatakan bahwa berkerja di luar negeri merupakan salah satu opsi bagi angkatan kerja di Indonesia, karena terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia di dalam negeri, sehingga kesempatan kerja di negara lain menjadi jalan keluar yang bisa dipilih.

“Di samping memperluas kesempatan kerja di dalam negeri, pemerintah juga perlu memperluas kesempatan kerja di luar negeri,” katanya.

 Ida juga menegaskan, meski kesempatan kerja di luar negeri bisa menjadi pilihan, namun pemerintah juga harus tetap mempertimbangkan beberapa hal, seperti perlindungan pekerja migran dan pengupahan yang layak. Menurut pengamatanya selama ini, persoalan terbesar yabg dihadapi oleh PMI adalah lemahnya perlindungan, kelayakan upah dan minimnya kompetensi PMI.

“Upaya perluasan kesempatan kerja harus dibarengi dengan upaya serius untuk memperkuat perlindungan PMI di luar negeri, meningkatkan kompetensi calon PMI dan negosiasi pengupahan” katanya.

Dia pun meminta optimalisasi peran Atase Ketenagakerjaan (Atnaker) Kemenaker di luar negeri untuk mengambil bagian menyelesaikan permasalahan yang ada. Menurutnya, Atnaker mempunyai peran strategis dalam melindungi dan memperluas kesempatan kerja PMI di luar negeri.

“Atnaker adalah garda terdepan dalam perlindungan PMI, maka peran dan kinerjanya harus terus diperkuat ” tegas Ida.

Peran Atnaker diharuskan mampu melakukan inovasi dan terobosan dalam bekerja melindungi PMI di luar negeri. Salah satunya dengan membuat system yang terintegrasi terkait dengan data personal PMI di luar negeri. Dengan demikian Atnaker bisa terus melakukan pemantauan terkait kondisi kesehatan, kesejahteran, dan keselamatan PMI.

“Sistem tersebut harus dalam bentuk digital yang terintegrasi dengan data kita di tanah air,” katanya.

Selain mengurai berbagai persoalan ketenagakerjaan di berbagai negara, Kemenaker juga diminta untuk meninjau MOU dengan beberapa negera, serta memaksimalkan negosiasi untuk meningkatkan standar pengupahan. Diharapkan petugas negara dapat membangun sistem perlindungan yang efektif, meningkatkan kapasitas atnaker, serta melakukan berbagai terobosan untuk perluasan kesempatan kerja sektor formal di luar negeri.

News Feed