by

FADWU: Pemerintah Bias Terhadap PRT Migran

Federasi Serikat Pekerja Rumah Tangga Asia di Hong Kong (FADWU) yang mewakili pekerja rumah tangga (PRT) migran melalui siaran medianya membeberkan hasil penelitian mereka, bahwa mekanisme pemerintah yang saat ini ada, tidak melayani pekerja migran dengan baik ketika mereka datang ke Labor Department untuk mencari kompensasi dari majikan, Minggu (15/12/2019).

Juru bicara FADWU mengatakan, banyak PRT migran masih harus mengeluarkan uang dari kantong mereka sendiri untuk membeli makan, biaya transportasi dan tiket pesawat pulang ke negara asalnya, meski mereka sudah melakukan penuntutan kepada majikan, yang biasanya memutuskan kontrak kerja sepihak tanpa pemberian hak sepenuhnya kepada PRT migrannya.

“Sistem peradilan di Hong Kong gagal memberikan keadilan, terlebih bagi PRTA yang dirugikan, karena sistem yang ada masih menggunakan kekuasaan mereka dalam mediasi untuk berpihak kepada majikan. Sedangkan PRT migran juga tidak sepenuhnya paham dengan hukum di Hong Kong, atau mungkin tidak terlalu mengerti berbicara bahasa Kantonnis atau Inggris, dan kurangnya informasi tentang prosedur dukungan dalam bahasa asal mereka, ”kata Phobusk Gasing, Ketua FADWU.

Antara bulan Februari sampai Juli, kelompok itu melakukan penelitian kepada PRT migran di Hong Kong yang pernah mengajukan klaim ke Labor Department atau Pengadilan Tribunal dan MECAB selama dua tahun terakhir. Hasil riset itu menujukan 33 pekerja dari Filipina dan Indonesia yang menuntut hak kepada majikan dengan kisaran HK $ 34.300, tetapi setelah mediasi atau melewati persidangan, jumlah rata-rata yang diberikan oleh majikanya hanya HK $ 13.822 atau 40% dari yang PRT migran klaim.

FADWU juga mengatakan, banyak pekerja bersedia mengambil kompensasi yang tidak sesuai tuntutan mereka, karena para pekerja itu tidak ingin membuang waktu dengan proses hukum yang panjang dan terkesan berpihak kepada majikan, serta intimindasi dari petugas yang menangani tuntutan mereka.

“selama menjalani proses yang berlangsung biasa akan memakan waktu sekitar 58 hari yang juga bisa lebih lama lagi, dan menyebabkan PRT migran mengalami krisis keuangan yang parah karena mereka tidak mendapatkan visa untuk bekerja sembari menuggu kelanjutan sidang, dan mengakibatkan tekanan psikologis serta terbabani financialnya karena PRTA rata-rata adalah tulang punggung keluarga mereka di desa” jalas Gasing.

FADWU mengkritik sistem peradilan Hong Kong, karena gagal melindungi pekerja rumah tangga asing, dan menempatkan mereka pada posisi yang kurang menguntungkan dalam hal litigasi.

Laporan itu juga menyoroti tantangan signifikan lain yang dihadapi oleh PRT migran dalam mendapatkan ganti rugi. Salah satu kendala terbesar mereka untuk mendapatkan keadilan adalah memberikan barang bukti yang cukup, namun untuk membuktikan tindakan yang dilakukan majikanya tidaklah mudah, terlebih jika PRT migran itu mengalami penganiayaan dan pelecehan seksual ketika mereka tidak diberi ijin untuk mendapatkan akses informasi dan menggunakan ponsel genggamnya.

Penelitian yang dilakukan oleh FADWU pada tahun 2018 menunjukkan bahwa 85% pekerja rumah tangga migran yang diwawancarai tidak
diberikan 24 jam penuh mingguan untuk istirahat yang diharuskan oleh hukum. Tantangan lain adalah persepsi sistem bias yang menguntungkan majikan. Sementara para petugas pemerintahan seharusnya menjadi penengah yang netral dalam urusan tersebut, menurut beberapa orang yang diwawancarai mengatakan bahwa petugas itu pada pertemuan rekonsiliasi atau di Labor Department memihak kepada majikan.

News Feed