by

Pendiri IDN Minta Pemerintah Kaji Ulang Moratorium PMI ke Timur Tengah

Dalam acara Kongres Diaspora Indonesia ke-5 (CID-5),  pendiri  Indonesian Diaspora Network  Dino Patti Djalal meminta pemerintah untuk mengkaji ulang moratorium pekerja migrant Indonesia (PMI) ke Timur Tengah, di The Kasablanka Hall, Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Sabtu (10/8).

Pemerintah menghentikan pengiriman pekerja migran, khususnya untuk pembantu rumah tangga (PRT) , di seluruh negara Timur Tengah sejak tahun 2015, negara-negara tersebut adalah Arab Saudi, Aljazair, Bahrain, Kuwait, Irak, Lebanon, Libia, Maroko, Mauritania, Mesir, Oman, Sudan, Qatar, Palestina, Suriah, Tunisia, Uni Emirat Arab, Yaman, dan Yordania. Pasalnya, banyak TKI yang menjadi korban kekerasan yang berujung kematian.

Namun menurut Dino mantan Wamenlu RI itu, yang dilansir dari Liputan6.com kondisi perekonomian di Indonesia masih belum bisa menyediakan lapangan pekerjaan bagi seluruh masyarakat, karena itu peluang bekerja di luar negeri, termasuk ke Timur Tengah harus diberikan.

“Sudah saatnya kita mengkaji ulang moratorium PMI ke Timur Tengah karena sudah terlalu lama. Mau sampai kapan, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun? Sementara pekerja-pekerja Filipina dan negara lainnya sudah ke sana, sementara pertumbuhan ekonomi kita 5 persen belum cukup berikan pekerjaan ke seluruh angkatan kerja yang bertambah tiap tahunnya,” jelas Dino.

Dia mengakui latar belakang moratorium TKI tersebut tentu terkait dengan adanya masalah yang menimpa para pekerja Indonesia di Timur Tengah. Menurutnya, yang perlu dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah memperkuat sistem rekrutmen, sistem monitoring, dan perlindungan kepada tenaga kerja Indonesia.

“Kalau ada masalah kita perbaiki masalah itu, tapi kita tidak tutup peluang orang yang mau kerja di negara lain,” tandasnya.

Dalam kesempatan itu, Dino juga mengusulkan untuk melakukan revisi Badan Nasional TKI direvisi menjadi ‘Badan Nasional TKI dan Diaspora Indonesia’ karena selama ini perhatian pemerintah masih terfokus pada PMI.”PMI hanya sepertiga atau seperempat dari jumlah diaspora yang non-PMI, dimana sebagian besar yang profesional, yang dokter, yang guru, yang dosen, dan sebagainya. Siapa yang ngurus,” ungkapnya.

News Feed