by

Pemerintah Indonesia Akan Memblokir Ponsel Black Market yang Tidak Memiliki IMEI

Tiga instansi pemerintah, yaitu Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi Informatika dan Kementerian Perdagangan akan menerbitkan aturan bersama pada 17 Agustus mendatang. Peraturan ini mengenai kontrol terhadap Nomor Identitas Asli Ponsel atau IMEI.

Rencananya pemerintah akan memblokir ponsel-ponsel yang masuk Indonesia melalui jalur non-resmi alias black market (BM), melalui implementasi IMEI pemerintah akan mengandalkan sebuah teknologi yang dikembangkan oleh Qualcomm.

Regulasi tersebut menurut pemerintah merupakan upaya pembebasan dari ponsel ilegal yang dianggap merugikan bagi negara, industri, maupun konsumen.

Menurut data Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI), yang dilansir dari Liputan6.com potensi kerugian pajak yang timbul akibat beredarnya ponsel BM sekitar Rp 2,8 triliun per tahun. Selain itu pemblokiran ponsel BM yang berharga miring di Indonesia, juga bertujuan untuk melindungi industri ponsel dalam negeri, dan meminimalkan pencurian data.

Berikut ini ciri-ciri ponsel yang akan diblokir pemerintah:

1. Tidak Ada Garansi Resmi: dikarenakan ponsel BM selalu tidak disertai garansi resmi dari brand/produsen dalam negeri, berati jika ponsel mengalami kerusakan ponsel tidak dapat diperbaiki atau diganti dengan garansi pada service center atau distributor resmi. Jika Anda berniat membeli ponsel baru, pastikan bahwa ponsel yang dibeli memiliki garansi resmi dari produsen.

2. Harga Lebih Murah: Ponsel BM terkenal lebih murah dari ponsel yang dipasarkan secara umum, pasalnya ponsel black market tidak melalui proses pajak terlebih dahulu, dan jika ingin mengetahui sebuah ponsel BM atau tidak, Anda bisa mengecek seri atau model ponsel di situs resmi distributor/produsen dalam negeri, jika seri atau model tidak ada di situs resmi dapat dipastikan bahwa ponsel tersebut adalah ilegal.

3. Biasa Dijual di Toko Online: ponsel BM marak dijual secara online dengan berbagai seri dan merek dengan harga terjangkau, seperti ponsel rekondisi atau palsu yang ditawarkan sebagai ponsel asli, ponsel replika, atau bahkan produk gagal. Praktik ini tentunya dapat merugikan konsumen, tapi tidak menutup kemungkinan jika ponsel BM juga dijual secara resmi di konter-konter plosok desa.

4.Tidak Memiliki IMEI: International Mobile Equipment Identity (IMEI) merupakan kode identitas yang dimiliki setiap perangkat ponsel. IMEI dapat ditemukan pada bagian belakang ponsel, baterai, atau kotak yang mengemas ponsel itu sendiri. Setiap ponsel memiliki IMEI yang berbeda. Kominfo dan Kemenperin mengumpulkan data IMEI yang diperoleh dari proses pendaftaran telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 108/M-IND/PER/11/2012, jika ponsel BM tidak memiliki IMEI resmi pemerintah akan membekukanya. Untuk mengetahui ponsel Anda terdaftar secara resmi oleh pemerintah, bisa melalui situs imei.kemenperin.go.id kemudian masukkan kode IMEI ponsel pada kolom cek IMEI, jika IMEI terdaftar maka akan muncul tulisan “IMEI terdaftar di database Kemenperin.” IMEI dapat diidentifikasikan dari kotak ponsel, bagian belakang ponsel, baterai, atau dengan membuka deskripsi ponsel. Anda juga dapat menekan *#06# pada menu dial up dan kode IMEI akan muncul pada layar ponsel. IMEI juga dapat dilihat di menu pengaturan> Tentang Perangkat> Status> Informasi IMEI. Ponsel black market yang dibeli sebelum tanggal 17 Agustus 2019 tidak akan langsung diblokir.

Namun, ketentuan atas masa pakainya akan ditentukan kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsumen juga masih tetap dapat membeli ponsel dari luar negeri asalkan importasinya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yg berlaku.

News Feed