by

KPAI: Puluhan Anak Terduga Aksi Kerusuhan 22 Mei Diberi Libur Lebaran.

Sebanyak 52 anak terduga terlibat aksi kerusuhan 22 Mei 2019 masih dalam proses pemeriksaan. Namun, KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) mengatakan sebagian besar dari anak-anak yang diperika terkait aksi demonstrasi tersebut sudah dapat berlebaran.

“KPAI masih tetap memantau pelaksanaan proses pemeriksaan 52 anak korban aksi 22 Mei 2019 yang di duga terlibat kegiatan demonstrasi. Posisi ananda saat ini dalam ‘titipan’ karena mereka tidak memiliki catatan surat penangkapan maupun surat penahanan, hanya terkait proses penyelidikan,” kata Komisioner KPAI, Sitti Hikmawatty seperti dikutip detik.com, Selasa (4/6/2019).

Pihak kepolisian juga telah memberi izin pada anak-anak yang belum mendapat pemeriksaan untuk merayakan Lebaran dan pemeriksaan akan dilanjutkan usai cuti Lebaran berakhir.

“Terkait kendala teknis berkenaan dengan libur panjang menghadapi Idul Fitri ini, maka belum seluruh anak bisa mendapatkan pemeriksaan, untuk itu kepada mereka telah dilakukan pemberian izin melaksanakan lebih dahulu lebaran bersama keluarga (cuti) sebelum nanti melanjutkan kembali pemeriksaan yang tertunda kendala teknis ini. Anak-anak diberikan masa libur cuti yang cukup, dan pihak Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang memberikan jaminan hukum terhadap anak-anak tersebut,” ujar Sitti, Selasa (4/6/2019).

Sitti juga mengungkapkan bahwa diversi anak pasca pemeriksaan masih akan terus diupayakan.

“Sebagian besar anak-anak ini setelah pemeriksaan oleh pihak penyidik, bisa dilakukan diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dan proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Pasal 1 angka 7 UU no 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana pada Anak/SPPA), terlebih dalam pasal selanjutnya yakni Pasal 5 ayat (3) menegaskan bahwa ‘dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversi’,” ungkap Sitti.

Dalam hal tersebut pendampingan dari berbagai pihak menurut Sitti juga akan dilakukan. “Dalam prosesnya, selain didampingi oleh orang tua/wali, juga di damping oleh penasihat hukum, pekerja sosial dan pihak Bapas sebagai salah satu unit pelaksana teknis di bidang pembinaan luar lembaga pemasyarakatan. Balai ini bertugas memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak,” kata Sitti.

Sitti mengungkapkan, hingga kini KPAI masih terus berkoordinasi dengan para orang tua dari puluhan anak yang dimaksud.

“Hingga Senin kemarin beberapa orang tua masih melakukan koordinasi dengan KPAI antara lain terkait proses hukum putra mereka, serta masalah ketersediaan pendamping hukum. Pada prinsipnya, undang-undang mensyaratkan kewajiban adanya pendamping hukum dalam setiap proses, jika yang bersangkutan tidak mampu, maka negara wajib menyediakannya,” pungkas Sitti.

News Feed