by

KPK: Kebocoran APBN Salah Persepsi

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyebut Capres Prabowo Subianto salah persepsi atas peryataan Koleganya, Basaria Pandjaitan. Statement Basaria tentang kebocoran dana APBN sebesar Rp 2000 Triliun.

Dilansir oleh detik.com, Senin (8/4/2019) Saut menegaskan bila yang disampaikannya itu bukanlah kebocoran. Tapi potensi yang harusnya bisa diraih.

“Jadi kekurangan sekitar 2.000 triliun, jadi itu bukan kebocoran, (tapi) potensi (pendapatan untuk APBN). Itu bukan soal kebocoran yang disampaikan oleh Ibu (Basaria) itu. Kita itu sebenarnya punya potensi banyak lagi (untuk APBN),” tutur Saut.

Ia memaparkan contoh ketika DKI Jakarta bisa meningkatkan pajak daerahnya setelah mendapatkan pendampingan dari KPK.

“Jadi kita mengejar (APBN) Rp 4.000 triliun. APBN kita kalau Rp 4.000 triliun nah bayangin tuh berapa lagi MRT yang harus kita bangun,” ujarnya

“Jadi bukan kehilangan itu yang disebutkan. Jadi salah mempersepsikan apa yang disampaikan Ibu Basaria. Jadi itu sebenarnya arti yang mungkin salah persepsi,” imbuh Saut.

Meski demikian Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto menyatakan bahwa, Prabowo tidak salah persepsi saat mengutip pernyataan pimpinan KPK mengenai kebocoran anggaran negara. Prabowo dan pimpinan KPK dinilai hanya beda istilah soal kebocoran tersebut.

Jubir Direktorat Advokasi BPN Prabowo-Sandiaga, Habiburokhman, mengatakan pernyataan KPK jelas masih ada kebocoran anggaran pendapatan pemerintah. Dia menganggap substansi dari pernyataan Prabowo dan KPK sama, yakni kehilangan Rp 2.000 triliun. 

“Jelas-jelas mereka sebut masih ada kebocoran pendapatan pemerintah Indonesia. Lihat screenshot di atas memang Bu Basaria bilang kebocoran. Kalau sekarang mau main eufimisme ya aneh, tapi substansinya tetap sama kita kehilangan Rp 2.000 triliun,” kata Habiburokhman seperti dilansir detikNews.com

Menurutnya hal ini seperti kasus korupsi yang ditangani KPK tentang adanya kerugian negara.  UU Tipikor memakai istilah ‘dapat’ menimbulkan kerugian negara.

“Sama dengan dalam kasus-kasus yang ditangani KPK, kerugian keuangan negara bukan hanya dihitung dari actual lost, tapi juga potential lost, makanya dalam UU Tipikor istilah yang dipakai adalah ‘dapat’ menimbulkan kerugian keuangan negara. Jadi menurut saya ya sami mawon (sama saja), tuturnya.

Perihal ucapan Basaria disampaikan seperti ini:

“Tahun ini kita sudah berbicara berapa seharusnya penerimaan seluruh daerah yang bisa diterima kalau tidak terjadi kebocoran anggaran. Perhitungan sementara dari Litbang KPK harusnya kita bisa menerima Rp 4.000 triliun tapi di dalam kenyataannya sekarang APBN kita itu Rp 2.000 triliun sekian berarti hampir separuh tadi atau bahkan lebih mungkin, harusnya kalau kita melakukan dengan secara maksimal dan secara benar, tidak ada kebocoran, maka angka Rp 4.000 triliun itu harusnya bisa dicapai,” ujar Basaria pada Senin, 1 April 2019. 

News Feed