by

Komnas HAM Sesalkan Debat Capres Tak Bahas Soal Pekerja Migran dan Pengungsi

Komnas HAM sesalkan debat pilpres keempat antara Joko Widodo dengan Prabowo Subianto. Salah satu masalah penting yang tidak dibahas kedua capres menurut Komnas HAM yakni tentang perlindungan Pekerja Migran Indoensia (PMI) di luar negeri.

“Hal terlupakan adalah soal perlindungan WNI terutama PMI yang bermasalah secara hukum di luar negeri,” kata Ketua Tim Pemantau Pemilu Komnas HAM, Hairansyah, di kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2019).

Dalam debat yang membahas tentang ideologi, pertahanan dan keamanan serta pemerintahan itu, Komnas HAM menilai kedua capres juga tak menyinggung soal pengungsi atau pencari suaka. Menurut Komnas HAM, saat ini Indonesia dituntut berperan besar dalam penyelesaian konflik internasional.

“Kita dituntut lebih berperan dalam penyelesaian konflik, baik sebagai Calon Anggota Dewan HAM PBB, Dewan Keamanan PBB serta negara berdaulat dalam keterlibatan konflik kawasan terutama Timur Tengah (Palestina), Rohingya (Myanmar) dan di berbagai tempat. Demikian halnya soal refugee juga belum muncul, padahal secara faktual terdapat ribuan pencari suaka yang berada di Indonesia,” ujarnya.

Sebelumnya Wahyu Susilo, Direktur Eksekutif Migrant CARE, pernyataan sikap tersebut dikeluarkan karena mengingat hingga putaran III debat Capres-Cawapres perkara seputar perlindungan PMI belum mendapat porsi pembahasan yang memadai, baik dari uraian visi-misi kandidat ataupun konten pertanyaan yang diperdebatkan.

“Debat sebelumnya itu tidak elaboratif untuk uraian masalah pekerja migran,” kata Wahyu Susilo kepada Migran Pos, Jumat (29/3/2019).

Padahal menurut Wahyu, putaran I dan putaran III debat kandidat sangat erat kaitannya dengan agenda perlindungan PMI, terutama tentang tema hak asasi manusia dan ketenagakerjaan.

“Keterpinggiran agenda perlindungan pekerja migran Indonesia memperlihatkan bahwa perkara ini juga “tersembunyi” dalam agenda besar pesta demokrasi Pemilu Serentak 2019. Padahal semestinya pesta demokrasi itu tak boleh meninggalkan dan melupakan siapapun (No One Left Behind),” kata Wahyu Susilo melalui pernyataan sikapnya, Jumat (29/3/2019).

News Feed